JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Syihab agar dirinya bersedia menjembatani atau memediasi para ulama dan aktivis Islam dengan pemerintah.
“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama, mubaligh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci, baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif, sangatlah baik,” ujar Yusril kepada Salam-Online, Ahad (18/6).
Kini, menurut Yusril, semuanya tergantung Pemerintah. Pihaknya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.
Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, Yusril Mengatakan, adalah kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak.
“Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya,” jelas pria kelahiran Belitung itu.
Hakikat rekonsiliasi, menurutnya, adalah ukhuwah dan persaudaraan. “Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama.”
Karena itu, lanjutnya, akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di pengujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal, dimana kita saling memaafkan.
Seperti diketahui, Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab berbicara dari Arab Saudi lewat rekaman suara dalam acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional yang digelar GNPF-MUI dengan tema ‘Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS’ di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Jum’at (16/6).
Pada kesempatan itu, Habib Rizieq menyarankan adanya forum rekonsiliasi antara pihak GNPF-MUI dengan pemerintah. (EZ/Salam-Online)