Amnesty: Menutup Kantor Televisi Aljazeera, Penjajah Zionis ‘Kurang Ajar’


Kelompok HAM Amnesty International menyatakan bahwa operasi penutupan jaringan televisi Aljazeera di Al-Quds (Yerusalem) menunjukkan antipati penjajah Zionis terhadap kritik.

Jaringan televisi Aljazeera menegaskan akan terus meliput wilayah Palestina yang dijajah secara profesional dan objektif (Sorin Furcoi/Aljazeera).

SALAM-ONLINE: Keputusan Zionis Yahudi untuk menutup kantor televisi Aljazeera di Al-Quds (Yerusalem) mengirimkan “pesan mengerikan bahwa pihak penjajah itu tidak akan mentolerir kritik”, kata kelompok HAM Amnesty International.

“Ini adalah serangan yang kurang ajar terhadap kebebasan pers di wilayah penjajahan tanah Palestina yang diduduki,” kata Wakil Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Magdalena Miughrabi, Senin (7/8/2017), lansir Aljazeera, Selasa (8/8).

Kritik tajam tersebut terjadi sehari setelah Ayoub Kara, Menteri Komunikasi penjajah Zionis, mengusulkan penutupan kantor Aljazeera di Yerusalem, mencabut izin peliputan (pers) wartawan Arab dan Inggris Aljazeera, serta mematikan transmisi kabel dan satelit jaringan televisi tersebut.

Aljazeera mengecam keputusan ini dibuat oleh sebuah ‘negara’ yang mengklaim sebagai ‘satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah’,” kata jaringan media tersebut dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakan semacam itu “aneh dan bias”.

Amnesty mengatakan, Zionis “bergabung dengan sejumlah negara lain di kawasan ini, termasuk Arab Saudi, yang telah meminta penutupan saluran (Aljazeera) setelah terjadi perselisihan antara negara-negara Teluk-Arab dengan Qatar”.

Krisis di Teluk dimulai pada 5 Juni ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduhnya mendukung “terorisme”. Qatar sendiri dengan keras menolak tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar”.

Pada 22 Juni, kelompok negara yang dipimpin Saudi mengeluarkan 13 daftar tuntutan terhadap Qatar, termasuk penutupan Aljazeera. Qatar menolak daftar tuntutan tersebut. Sementara kelompok HAM menyatakan tuntutan untuk menutup Aljazeera sebagai “serangan yang tidak dapat diterima”.

Amnesty meminta penjajah Zionis untuk “menghentikan upaya membungkam media yang kritis”.

“Semua wartawan harus bebas melaksanakan pekerjaan mereka tanpa menghadapi pelecehan atau intimidasi,” kata kelompok HAM tersebut seraya menambahkan bahwa langkah Zionis itu adalah “tindakan keras yang menekan kebebasan berekspresi”.

Perdana Menteri penjajah Zionis Benjamin Netanyahu telah berulang kali meminta penutupan Aljazeera.

“Menyensor Aljazeera atau menutup kantornya tidak akan membawa stabilitas, namun akan menempatkan Zionis ‘Israel’ sebagai musuh kebebasan pers di kawasan ini,” kata Koordinator Program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara, Sherif Mansour, Senin.

Setelah pengumuman menteri Zionis pada Ahad, masih belum jelas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Namun pihak Aljazeera yang berkantor pusat di Qatar itu menegaskan akan tetap meliput wilayah Palestina yang dijajah secara profesional dan objektif.

Direktur kantor pers penjajah Zionis, mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan izin peliputan pers jika mereka yakin akan membahayakan keamanan “negara”.

Namun pemblokiran jaringan Aljazeera dari penyiaran melalui perusahaan kabel dan satelit memerlukan undang-undang khusus. (S)

Sumber: Aljazeera