JAKARTA (SALAM-ONLINE): Rencana pemerintah menginvestasikan Dana Haji untuk pembangunan infastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait, menuai kritik tajam dari kalangan DPR.
Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dr Sodik Mudjahid yang menyayangkan rencana pemerintah tersebut. Ia menilai Presiden Joko Widodo kurang mendalami amanah undang-undang (UU) nomor 34/2014.
“Bahwa yang harus diprioritaskan mendapat manfaat dana haji adalah pemilik dana itu sendiri, yakni jamaah haji,” ujar Sodiq kepada Salam-Online, Selasa (1/8).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, Jokowi kurang memahami masalah haji di Indonesia, yakni infrastruktur haji yang masih mahal dan belum baik.
“Jadi investasi pada insfrastruktur haji yang harus didahulukan,” pinta Sodiq.
Sebelumnya seperti diberitakan Presiden Joko Widodo ingin agar dana haji yang tersimpan bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.
Nantinya, menurut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi. (EZ/Salam-Online)