Peneliti NSEAS: Mengganti Mendikbud Rugikan Kepentingan Politik Jokowi

Muchtar Effendi Harahap

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Menanggapi isu pergantian Mendikbud, Pengamat sekaligus Peneliti Politik dan Pemerintahan NSEAS (Network for South East Asian Studies) Muchtar Effendi Harahap menilai isu pergantian itu tidak objektif, tak rasional dan merugikan kepentingan politik Jokowi .

“Saya pikir isu pergantian Mendikbud ini semakin tidak objektif dan tidak rasional,” tutur Muchtar kepada Salam-Online, Selasa (15/8).

“Lagi pula, mereshuffle Mendikbud secara politik hanya merugikan kepentingan politik Jokowi untuk bertarung lagi pada Pilpres 2019,” ungkapnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy, kata Muchtar, secara sosiologi politik mewakili kelompok massa Islam Muhammadiyah. Dalam perspektif kepentingan perolehan suara pemilih, adalah kontraproduktif bagi Jokowi jika mencopot Mendikbud.

Menurut Muchtar, pergantian Mendikbud justru hanya akan merugikan kepentingan politik Jokowi. Padahal, Jokowi tergolong tokoh yang punya motif ambisius kekuasaan.

Baca Juga

“Kecuali Jokowi benar- benar berpikir  tidak rasional dan  tidak peduli tentang perlunya memperoleh suara pemilih. Padahal Jokowi ini tergolong tokoh yang punya motif ambisius kekuasaan,” terangnya.

Seperti diketahui, masyarakat disuguhi perdebatan terhadap kebijakan Mendikbud, Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS). Tidak sedikit pihak yang menolak kebijakan ini dan mendesak untuk dibatalkan.

Salah satu penolakan dilakukan oleh Ormas Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Tanfidziyah PBNU, Said Agil Siradj menilai konsep FDS yang digagas pemerintah melalui Kemendikbud itu sangat bertolak belakang dengan pendidikan madrasah yang selama ini berjalan.

Program FDS dapat mematikan nasib guru-guru madrasah. Bahkan, NU menegaskan tidak ada kompromi lagi dan ruang dialog dalam persoalan ini.

Dari sini berkembanglah isu untuk mengganti Mendikbud atau membatalkan kebijakan FDS dengan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres. (EZ/Salam-Online)

Baca Juga