JAKARTA (SALAM-ONLINE): Fakta kekerasan yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya di Myanmar dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah benar terjadi dan dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Myanmar.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPD RI, Dr Darmayanti Lubis dalam Exekutif Brief yang diadakan DPD RI bersama Komnas HAM, Aktivis UNHCR dan Akademisi Universitas Indonesia, di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (11/9/).
Ia melihat dampak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak akan berhenti karena kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh negara yang dipimpin Aung San Suu Kyi secara de facto itu.
“Ini merupakan pelanggaran HAM berat, dan itu adalah kejahatan kemanusiaan. Perkosaan, pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi target kejahatan kemanusiaan utama di Myanmar,” ungkap Darmayanti.
Persoalan Rohingya ini, kata dia, muncul terkait dengan proses peradaban dunia. Di belahan dunia lain juga pernah terjadi konflik yang sama.
“Dunia internasional harus mencontoh bagaimana konsep toleransi bangsa kita yang toleran kepada minoritas. Hal ini akan menjalin kerukunan umat dan memberikan nilai-nilai kepada pemerintah Myanmar jika diterapkan untuk bisa mengubah nilai kebijakan yang tidak toleran kepada minoritas,” jelas Darmayanti.
Selain Darmayanti, turut hadir dalam Exekutif Brief tersebut Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Anggota DPD RI Fahira Idris, Mervin Sadipun Komber, Siska Marleni, GKR Ayu Koes Indriyah, Abdul Qadir, M. Nabil, Dr Maneger Nasution (Komisioner Komnas HAM), Nurul Rochayati (UNHCR), dan Maswadi Rauf (Guru Besar Fisip UI). (EZ/Salam-Online)