Ada Anggapan Hanya Pemerintah yang Tafsirkan Anti-Pancasila, Akademisi UI: Demokrasi Sudah Kotor

Dosen Filsafat UI Rocky Gerung (kiri) saat menjadi salah seorang pembicara dalam seminar ‘Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi’, Jumat (27/10) di Ruang Terapung. Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. (Foto: EZ/Salam-Online)

DEPOK (SALAM-ONLINE): Akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung mengungkapkan, sekarang ini banyak anggapan bahwa hanya pemerintah sajalah yang dapat menafsirkan (kelompok) anti-Pancasila.

“Seperti inilah yang dinamakan demokrasi sudah kotor,” kata Rocky Gerung dalam seminar bertema ‘Kedaulatan Bangsa Pasca Reformasi di Ruang Terapung, Perpustakaan UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/10/2017).

Rocky menyitir pernyataan dari anggota Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) yang menganggap bahwa hanya pemerintah yang bisa menafsirkan kelompok anti-Pancasila.

“Ini artinya, menurut Nasdem, hanya pemerintah yang bisa menafsirkan kelompok anti-Pancasila. Ini artinya kedaulatan ada di tangan Nasdem karena bisa menafsirkan pikiran pemerintah. Bukan lagi di tangan rakyat,” ujar Dosen Filsafat UI ini.

Baca Juga

Sebelumnya, Wasekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, memang semestinya pemerintah yang memiliki tafsir tunggal soal anti-Pancasila. Pasalnya, kata dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga konstitusi dan ideologi negara.

“Jadi memang yang memiliki (tafsir tunggal anti-Pancasila) tugas pemerintah,” kata Johnny, Kamis (26/10).

Menurut Johnny, ada logika terbalik ketika pemerintah justru disetarakan dengan ormas yang diatur pemerintah. Pemerintah, lanjut dia, memiliki kewajiban menjaga dan memayungi ormas yang ada di Indonesia yang berarti berada di posisi atas Ormas dalam pandangan apapun.

Jadi, ujarnya, hanya pemerintah yang boleh membuat penafsiran itu karena pemerintahlah yang menjaga negara. (EZ/Salam-Online)

Baca Juga