“Di Mana Ada Kejahatan Kemanusiaan dan Perang, di Situ Ada Israel”


“Israel” belum membeberkan rincian hubungannya dengan rezim dan militer Myanmar, namun catatan publik menunjukkan penjajah itu telah menjual senjata api dan peralatan pengintai ke Myanmar (Soe Zeya Tun/Reuters)

SALAM-ONLINE: Aktivis hak asasi manusia (HAM) di Myanmar membongkar transaksi ‘gelap’ penjualan senjata antara rezim Myanmar dengan Zionis “Israel”. Penjajah itu juga diyakini memberikan pelatihan kemiliteran kepada tentara Myanmar yang dalam beberapa waktu terakhir berupaya melakukan pembersihan etnis Rohingya.

Isu ini semakin menjadi sorotan setelah sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa mengembargo Myanmar terkait rangkaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara mayoritas penganut Budha tersebut. Karena embargo tersebut, penjajah “Israel” kemudian menjadi pihak alternatif pemasok senjata bagi Myanmar.

Seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (23/10/2017) meskipun sejumlah aktivis HAM telah mengajukan gugatannya ke pengadilan tinggi “Israel”, namun pihak penjajah itu tidak mau mengungkapkan secara detil hubungan kerjasamanya dengan pemerintah ataupun oknum militer Myanmar.

Namun, berdasarkan data yang telah terbuka ke publik, penjajah Zionis itu terbukti menjual sejumlah alutsista pertahanan seperti kapal patroli laut yang dilengkapi sistem persenjataan, senjata serta sejumlah alat pengintai ke Myanmar. Data itu juga menunjukkan bahwa pasukan khusus Myanmar mendapatkan pelatihan khusus dari “Israel”.

Pada September 2015, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, memposting di akun media sosialnya tulisan “jalan-jalan berbelanja” ketika mengunjungi “Israel”. Dalam lawatannya itu ia juga menyempatkan mengunjungi pabrik alutsista ternama “Israel” dan menemui pejabat tinggi militer Gadi Eisenkott.

Setahun berikutnya, pejabat kementerian pertahanan Zionis yang membidangi urusan ekspor persenjataan, Michael Ben Baruch, melakukan kunjungan balasan ke Myanmar untuk menandatangani kesepakatan penjualan kapal patroli bersenjata.

Tidak lama berselang, perusahaan Zionis, TAR Ideal Concepts, memposting gambar yang menunjukkan staf perusahaan tersebut sedang memberikan pelatihan kepada pasukan khusus Myanmar dan mengajari mereka cara menggunakan senjata buatan “Israel”, corner-shot.

Aktivis HAM berupaya menyuarakan protesnya ke parlemen “Israel” agar penjajah itu menghentikan pasokan persenjataannya ke Myanmar berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Aung San Suu Kyi terhadap Muslim Rohingya. Upaya mengungkap praktik kolusi antara penjajah “Israel” dengan rezim Myanmar ini telah membuat pejabat-pejabat Yahudi itu cukup frustrasi.

Di pengadilan tinggi, pihak Zionis disibukkan menolak tuntutan masyarakat agar membuka dokumen dan informasi mengenai ekspor senjata ke sejumlah negara. Persidangan ini digelar setelah sebelumnya muncul petisi yang menginginkan agar penjajah itu menghentikan penjualan senjata ke Myanmar.

Pada akhir tahun lalu, pengadilan yang sama menolak petisi yang menuntut agar penjajah “Israel” merilis dokumen keterlibatannya dalam mempersenjatai pasukan Serbia yang diketahui melakukan pembantaian terhadap Muslim Bosnia pada 1990.

 “Sumbu Konflik”

Advokat HAM, Etay Mack, memiliki pandangan menarik mengenai keterlibatan “Israel” dalam aksi pembantaian manusia, yang ternyata tidak hanya ditemukan pada kasus Myanmar.

“Banyak negara Barat menjual senjata (ke negara-negara konflik). Namun, apa yang menarik dalam kasus ‘Israel’ adalah, di mana kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terjadi, di situ Anda menemukan (keterlibatan) ‘Israel’,” ungkap Mack kepada stasiun berita Timur Tengah, Aljazeera.

Aktor yang juga terlibat dalam praktik “di bawah meja” ini adalah perusahaan-perusahaan “Israel” yang telah mengantongi izin ekspor senjata ke lebih dari 130 negara. Namun, Mack meyakini jumlah itu belum termasuk praktik penjualan senjata yang dilakukan di balik layar.

Banyak dari perusahaan-perusahaan itu yang kini telah diputus hubungan kerjasamanya oleh AS dan negara-negara Eropa karena bersikukuh menjual senjata dan alat-alat pengintai ke negara konflik seperti Sudan Selatan. Seperti diketahui, sejak 2013 lalu, negara Afrika ini telah dipecah-belah diakibatkan perang sipil. Sekitar 300.000 rakyat Sudan menjadi terbunuh dalam perang tersebut.

Selain Sudan Selatan dan Myanmar, Mack memiliki data bahwa penjajah “Israel” juga menjadi penyuplai senjata di berbagai episode sejarah kelam pembantaian manusia yang pernah terekam dalam sejarah dunia, seperti pembantaian Rwanda, Balkan, Cile, Argentina, Sri Langka, Haiti, El Salvador dan serta Nikaragua. “Israel” juga ia yakini menjadi sponsor dari politik rasial Apertheid di Afrika Selatan.

Praktik penjualan senjata ini, lanjutnya, seperti lingkaran konsentris yang melibatkan berbagai pihak yang berpengaruh, seperti politisi, pengusaha, serta penegak hukum “Israel”. Dengan adanya berbagai konflik di sejumlah negara, maka pihak-pihak ini diyakini mengambil keuntungan dari penjualan persenjataan tersebut.

“Perusahaan menjual senjata dan pihak berwenang menyetujuinya di balik layar. Seharusnya ada yang bertanggung jawab atas ini (penjualan senjata). Kalau tidak demikian, lantas mengapa praktik ini tidak bisa dihentikan?” ujarnya.

Peneliti genosida  dari Universitas Terbuka  “Israel”, Yair Auron, merasa, bahwa kebijakan-kebijakan politik penjajah “Israel” banyak merugikan bangsanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, bisnis penjualan senjata yang dilakoni penjajah “Israel” dengan rezim Myanmar telah menyeret nama “bangsa Israel” secara keseluruhan ke dalam agenda kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

“Perdagangan (senjata) ini telah membuat saya dan semua orang ‘Israel’ menjadi pelaku kriminal. Mereka melakukannya atas nama kami. Kita telah bersekongkol dalam genosida,” katanya.

Media asal “Israel” The Haaretz Daily menuduh Menteri Pertahanan Avigdor Leiberman telah “berbohong” dengan mencoba meyakinkan parlemen bahwa kebijakan ekspor senjata penjajah itu ke Myanmar telah sesuai dengan prinsip “mencerahkan dunia”. (al-Fath/Salam-Online)

Sumber: Aljazeera, Haaretz