JAKARTA (SALAM-ONLINE): Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menagih penuntasan kasus HAM di era kepemimpinan Jokowi-JK. Ia melihat kasus HAM belum menemukan titik terang penyelesaiannya.
“Janji-janji Jokowi dulu saya ingat betul, (sampai sekarang) tidak ada yang terealisasi. Saya di Komisi III pernah mendengar Jokowi berjanji terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian,” kata Nasir dalam diskusi bertajuk ‘Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Anggota Komisi III DPR ini menyebut persoalan Semanggi, Talangsari dan lainnya yang sampai sekarang tetap menanti, belum ada penyelesaian.
Jika terus abai terhadap pengungkapan pelanggaran HAM, ujar Nasir, elektabilitas Presiden Jokowi akan menurun dengan sendirinya.
“Abainya pemerintah terhadap pelanggaran HAM membuat keluarga korban tidak berharap banyak, karena orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM berada di sekitar istana, impossible,” tegas Nasir.
Pria kelahiran Medan ini menyebutkan beberapa orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat tersebut masuk kabinet Jokowi.
“Dugaan saya ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu itu sekarang bagian dari pemerintahan Jokowi. Itu dia, makanya Presiden Jokowi ‘tersandera’ orang tersebut. Pertanyaannya, sampai kapan Presiden mau tersandera,” tandasnya mempertanyakan. (EZ/Salam-Online)