JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal, menyayangkan langkah pemerintah melalui Kemenlu RI yang meminta klarifikasi Kemenlu AS soal ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS.
Menurut Dino, pemerintah seharusnya bukan meminta klarifikasi, tapi menyampaikan protes kepada pihak AS.
“Mengenai masalah perjalanan Panglima TNI ke US, Pemerintah RI seharusnya BUKAN minta klarifikasi tapi menyampaikan protes kpd pihak AS,” tulis Dino dalam akun Twitter @dinopattidjalal, Ahad (22/10).
Diketahui, pemerintah melalui Kemenlu RI telah meminta klarifikasi kepada Kemenlu AS terkait peristiwa yang melecehkan harga diri bangsa ini.
Hal itu bermula dari pemberitahuan ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk AS sesaat sebelum menaiki pesawat Emirates dari Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (21/10) sore. Panglima TNI mendapat pemberitahuan dari petugas maskapai penerbangan tersebut bahwa dia dan istri serta delegasi tidak diperkenankan masuk wilayah AS.
Penolakan itu diketahui berasal dari US Custom and Border Protection. Padahal Panglima TNI mendapat undangan dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph Dunford, untuk menghadiri konferensi kepala staf angkatan bersenjata tentang Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism di Washington, DC pada 23-24 Oktober 2017.
Untuk itu, Panglima TNI, istri dan anggota delegasi lainnya, juga sudah mendapatkan Visa dari Kedutaan Besar AS di Jakarta. Muncul pertanyaan, kenapa untuk memenuhi undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata AS, selain sudah mengantongi Visa pula dari Kedubes AS di Jakarta, panglima TNI tiba-tiba ditolak masuk ke negara Paman Sam itu jelang keberangkatannya?
Parahnya lagi, penolakan disampaikan sesaat ketika keberangkatan sudah dekat, dan tambah parah lagi hanya disampaikan melalui petugas maskapai penerbangan, tidak resmi. Sebuah bentuk pelecehan?
Panglima TNI pun diberitakan telah melapor ke Presiden Jokowi, Menkopolhukan Wiranto dan Menlu Retno Marsudi. Jenderal Gatot juga sudah menyampaikan hal ini kepada Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford Jr.
Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah AS, baik Kemenlu maupun Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Joseph, pihak pengundangnya. (S)