Soal Proyek Reklamasi, Ratna Sarumpaet Minta Presiden Tegur Menko Maritim


Aktivis HAM Ratna Sarumpaet

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Aktivis HAM Ratna Sarumpaet melihat ada ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam penyelesaian proyek reklamasi Teluk Jakarta. Presiden dinilai tidak memiliki kekuatan menghadapi korporasi asing dan aseng.

“Jadi di sini saya terganggu banget, seolah-olah negeri ini tidak ada presidennya. Justru terlihat presidennya Bapak Luhut, ke mana presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang kita dengar ngoceh-ngoceh kok Menko Maritim,” kata Ratna kepada Salam-Online,  Jumat (20/10).

Terlebih lagi, ujarnya, Menko Maritim terkesan dapat melakukan apa saja, terkesan berkuasa pada proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

“Aneh sekali kok Pak Luhut bisa melakukan apa saja sesuka hati, apa pun dia dapat lakukan, hak apa dia,” tegasnya.

Menurut Ratna, proyek reklamasi itu hanya akan merugikan nelayan di Teluk Jakarta dan mencoreng hukum di Indonesia yang sedang dibenahi. Karena itu, Presiden Joko Widodo harus berani menegur Luhut.

“Proyek reklamasi akan merugikan rakyat. Kalau biota lautnya sudah terganggu, nelayan dan rakyat pasti akan terganggu. Seharusnya presiden berani menegur Menko Maritim. Jika proyek dilanjutkan akan merusak alam dan masyarakat,” jelas Ratna.

Sebagai aktivis, ia mengaku tidak tahu lagi harus seperti apa menanggapi keadaan bangsa yang saat ini di bawah kepentingan asing dan aseng.

“Saya terus terang frustrasi lihat bangsa ini sekarang. Kita ini kayak negara tidak ada pemimpin, orang semua bisa jadi kayak preman sekarang ini, ngomong sesuka hati,” ujar Ratna. (EZ/Salam-Online)