JAKARTA (SALAM-ONLINE): Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), baru-baru ini mengungkapkan bahwa membongkar reklamasi yang sudah dibangun seperti pulau D dan G, justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi.
Karenanya, menurut JK, yang sudah dibangun biarkan saja, jangan dibongkar. Tapi yang belum dibangun, stop, jangan diteruskan.
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (PETISI) Tolak Reklamasi menilai pernyataan Wapres terkait reklamasi itu sangatlah membahayakan.
Menurut Forum Alumni PETISI, pembongkaran dan kerugian adalah risiko dan konseskuensi yang harus diambil karena urusan izin reklamasi tersebut memang bermasalah.
Jika logika berpikir Wapres diikuti, ungkap anggota Forum Alumni PETISI, Muslim Armas, itu sama saja dengan mengajak masyarakat untuk melanggar hukum. Dan hal itu akan menjadi preseden buruk.
“Kalau nggak, itu jadi preseden buruk, karena akibatnya orang membangun sesuatu gak usah ngurus izin dulu, bangun aja dulu. Kalau nanti orang tanya loh ini izinnya mana, ayo kita urus bangunannya, jangan dibongkar, ini kan sudah berdiri. Nah itu kan gak bisa seperti itu,” ujar Muslim Armas saat acara Deklarasi Tolak Reklamasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Nelayan Muara Kamal, Jakarta Utara, Kamis (16/11/2017) sore.
Kalau seperti itu, lanjutnya, itu sama saja mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba melanggar aturan, membangun tanpa izin. “Kemudian saat ditanya izin, ini kan sudah terbangun (tinggal urus izinnya),” ungkapnya menggambarkan jika logika Wapres itu disetujui.
Dia memberikan contoh yang terjadi di tempat dia berasal, Medan. Ketika itu, pada 1980-an, ada satu bangunan pusat perbelanjaan yang mengganggu aktivitas penerbangan. Lantas bangunan itu pun dibongkar beberapa lantai.
Sama hal dengan reklamasi. Menurutnya, jika terbukti melanggar hukum dan akan membuat kerugian di banyak aspek, kenapa tidak dibongkar.
“Hal-hal seperti itu banyak terjadi. Yang sudah dibangun harus dibongkar, harus diperbaiki,” tegas alumnus ITB ini. (MNM/Salam-Online)