Pertemuan Dua Hari Kelompok Oposisi Suriah Digelar di Saudi
SALAM-ONLINE: Sebuah pertemuan kelompok pejuang oposisi Suriah mulai digelar di ibu kota Saudi, Riyadh, pada Rabu (22/11/2017).
Pertemuan dua hari tersebut bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok oposisi Suriah. Pertemuan itu juga digelar untuk melanjutkan perundingan yang didukung PBB di Jenewa.
Selain itu, pertemuan dilakukan untuk mencari solusi politik terhadap konflik Suriah yang telah berlangsung selama hampir tujuh tahun tersebut.
Sesi pembukaan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, utusan PBB untuk Suriah Stephan de Mistura dan 150 tokoh Suriah.
“Pertemuan tersebut diadakan di tengah konsensus internasional mengenai perlunya menemukan solusi politik untuk krisis Suriah,” kata al-Jubeir seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (22/11/2017).
“Tidak akan ada solusi untuk krisis ini tanpa konsensus Suriah yang memenuhi aspirasi rakyat (Suriah) dan mengakhiri penderitaan mereka,” tegasnya.
Diplomat Saudi terkemuka itu terus mengulangi dukungan negaranya untuk rakyat Suriah “agar mendapatkan aspirasi mereka dalam mencapai solusi yang adil”.
Sementara itu, Utusan PBB menyuarakan harapan bahwa pertemuan tersebut akan membantu memajukan rencana perundingan di Jenewa pekan depan.
Dia mengatakan penyusunan sebuah konstitusi baru dan pembentukan pemerintah inklusif di Suriah akan menjadi agenda perundingan di Jenewa.
Rencana perundingan tersebut muncul beberapa hari Kepala Komite Tinggi Negosiasi atau High Negotiation Committee (HNC), Riyad Hijab, mengumumkan pengunduran dirinya secara tiba-tiba.
HNC merupakan perwakilan utama oposisi Suriah sejak pembentukannya dalam sebuah pertemuan di Arab Saudi pada Desember 2015.
Beberapa perundingan damai yang dilakukan di Jenewa dan di ibu kota Kazakhstan, Astana, sejauh ini gagal mengakhiri konflik Suriah. Karena konflik itu, hampir 500 ribu warga sipil diyakini telah terbunuh.
Turki, Iran dan Rusia adalah sponsor untuk perundingan damai Astana. Dalam putaran pembicaraan terakhir di bulan Mei 2017 lalu, ketiga negara tersebut mengumumkan rencana untuk mendirikan “zona de-eskalasi” (kawasan bebas konflik) di seluruh wilayah Suriah yang dilanda perang tersebut. (MNM/Salam-Online)
Sumber: Anadolu Agency