JAKARTA (SALAM-ONLINE): Tim Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Sejarah (YMPS) menyambangi Komnas HAM di Jl Latuharhari pada Jumat (8/12/2017) di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. Ada apa?
Maksud kedatangan Tim Advokasi YMPS adalah untuk memberikan data dan fakta, sekaligus meminta sikap Komnas HAM atas berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh PKI sejak 1948 hingga 1965.
Penasihat hukum YMPS Dr Sulistyowati, SH, MH mengatakan tujuan pihaknya menemui Komnas HAM adalah untuk meluruskan sejarah tentang kebenaran atas berbagai pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh PKI kepada umat Islam di masa lalu.
“Pertama kita ingin meluruskan sejarah kalau akhir-akhir ini ada yang merasa menjadi korban. Kami harus luruskan bahwa sejarah janganlah dibalik, anak cucu kita ke depan harus tahu apa yang terjadi dalam perjalanan sejarah ini, berbagai macam pembunuhan dan kekerasan dilakukan oleh PKI kepada umat Islam,” ungkapnya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid yang akrab disapa Gus Sholah mengungkapkan, tragedi pembantaian yang dilakukan PKI kepada umat Islam tak dapat dilupakan. Ia mengingatkan pesan almarhum bapaknya, pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, yang mengatakan agar berhati-hati terhadap bahayanya pergerakan PKI.
“Saya waktu kecil pernah diberitahu oleh bapak saya tentang bahaya PKI. Saya masih ingat betul bapak saya mengajarkan saya (tentang) itu. Sebuah fakta tentang kekejaman PKI harus selalu diingat,” kata Gus Sholah.
Pengungkapan sejarah, ujar adik kandung Gus Dur ini, sangat penting dilakukan, mengingat sekarang banyak fakta diputarbalikan. Seakan-akan umat Islam yang melakukan kekerasan tersebut.
“Hal ini tidak boleh terjadi. Upaya penghilangan fakta sejarah tak boleh terjadi, sekecil apa pun kasus PKI ini tetap harus diungkap,” Gus Sholah menekankan.
YMPS diterima Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan. Ia berjanji akan benar-benar memproses pelaporan yang diterimanya terkait data dan fakta kebiadaban PKI.
“Insya Allah kami akan menindaklanjuti pada aspek kemanusiaan. Komnas HAM akan melakukan tindakan pasti menyikapi hal ini, insya Allah kami akan merapatkannya,” janji Munafrizal.
YMPS menemui Komnas HAM bersama Penasihat Hukumnya Dr Sulistyowati, SH, MH dan Ketua Dewan Pembina YMPS KH Salahuddin Wahid, Ketua Umum YMPS Abdul Latief, Ketua Dewan Pengawas YMPS Arukat Djaswadi serta budayawan Taufiq Ismail. (EZ/Salam-Online)