Komunitas Anak Muhammadiyah Sebut KPK Bermain Politik

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP. Koordinator Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM) Amirullah mengatakan bahwa masyarakat ingin melihat KPK memproses nama-nama yang disebut Nazaruddin.

“Kalau tidak berani, maka jelas KPK mendapat tekanan dari kekuasaan. Kami sampaikan ke publik bahwa KPK bermain politik dalam memberantas korupsi,” tegas Amirullah, dilansir dari jpnn.com, Ahad (14/1/18).

Dia mengaku heran melihat KPK saat ini, yang sepertinya tidak serius dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP. Pasalnya, sudah banyak nama oknum yang terindikasi kuat terlibat dalam kasus e-KTP seperti disebut Nazaruddin, namun hingga kini belum juga disentuh.

“Maka kita yakini pengakuan itu suatu kebenaran. Dalam pengakuannya Nazaruddin mengatakan Ganjar Pranowo menerima USD 520 ribu, Oly Dondokambey menerima USD 1,2 juta, Yasona Laoly menerima USD 84 ribu. Sampai sekarang belum diperiksa secara intensif sama KPK, ini yang terus kami pertanyakan kepada KPK,” ujar Amirullah.

Untuk itu, Amirullah menyatakan, KPK perlu bertindak tegas dan memproses nama-nama yang disebutkan Nazaruddin tersebut. Menurutnya, sejak Setya Novanto ditangkap sampai sekarang, KPK belum menetapkan tersangka baru.

Baca Juga

“Semua sudah tahu kasus e-KTP adalah korupsi besar-besaran dan berjamaah yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Apalagi yang dirugikan dalam kasus ini adalah Hak Asasi Manusia seluruh penduduk Indonesia,” kata Amirullah.

Dia mengaku heran melihat KPK saat ini, yang sepertinya tidak serius dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP. Pasalnya, sudah banyak nama oknum yang terindikasi kuat terlibat dalam kasus e-KTP seperti disebut Nazaruddin, namun hingga kini belum juga disentuh.

“Maka kita yakini pengakuan itu suatu kebenaran. Dalam pengakuannya Nazaruddin mengatakan Ganjar Pranowo menerima USD 520 ribu, Oly Dondokambey menerima USD 1,2 juta, Yasona Laoly menerima USD 84 ribu. Sampai sekarang belum diperiksa secara intensif sama KPK, ini yang terus kami pertanyakan kepada KPK,” ujar Amirullah. (*)

Sumber: jpnn.com

Baca Juga