SALAM-ONLINE: Pada 20 Januari 2018, Turki mulai melancarkan serangan udara dan darat, yang disebut sebagai operasi ‘Cabang Zaitun’, untuk menumpas basis Kurdi di Afrin, Suriah utara.
Seiring dengan cepat berkembangnya serangan tersebut, menjadi jelas bahwa operasi semacam itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan eksplisit dari Rusia.
Pertama-tama, operasi tersebut mengharuskan Angkatan Udara Turki memasuki wilayah udara Suriah—sesuatu yang tidak dapat dilakukan Ankara tanpa berkonsultasi dengan Rusia. Selanjutnya, sebelum memobilisasi kembali oposisi Suriah (FSA) ke Afrin bersama pasukannya, Ankara membutuhkan jaminan dari Rusia bahwa rezim Basyar Asad tidak akan memanfaatkan situasi tersebut dan berusaha merebut posisi Turki di provinsi Idlib.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi milisi Kurdi bentukan PYD/YPG dan AS di Suriah, juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Turki untuk memulai operasi “Cabang Zaitun” tanpa berkoordinasi dengan Moskow. Akibatnya, perwakilan SDF dengan tergesa-gesa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sikap Rusia tersebut.
Jenderal Sipan Hemo, seorang komandan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), pasukan Kurdi terkemuka di SDF, mengatakan bahwa Rusia telah “mengkhianati orang Kurdi”. Dia menyatakan, “Akan datang suatu hari ketika Rusia akan meminta maaf kepada orang Kurdi karena kurangnya prinsip ini.”
Dengan digelarnya operasi Turki di Afrin Suriah, maka di mata Kurdi, Rusia dengan jelas menjadi kaki tangan Turki. Sulit untuk tidak menyetujui penilaian Kurdi, namun pemeriksaan yang cermat terhadap perkembangan tahun lalu menunjukkan bahwa kerja sama antara Moskow dan Ankara mengenai masa depan Afrin, dengan mengorbankan orang Kurdi, dimulai jauh sebelum Turki meluncurkan operasinya ke wilayah basis Kurdi tersebut.
Benih operasi ‘Ca’bang Zaitun’ ditanam pada musim panas lalu, saat pembicaraan antara Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dengan Kepala Staf Umum Turki Hulusi Akar di Istanbul. Sebagai hasil dari perundingan ini, Moskow memberikan persetujuan untuk penggunaan sebagian wilayah udara Suriah oleh angkatan udara Turki, yang membuka jalan bagi serangan Turki terhadap Afrin.
Ankara mulai membangun kehadiran militernya di dekat daerah Kurdi sekitar sebulan yang lalu, setelah mencapai kesepakatan dengan Moskow mengenai penggambaran zona de-eskalasi (zona aman) di Idlib.
Persetujuan Moskow atas operasi ‘Cabang Zaitun’ menjadi lebih jelas pada hari serangan dimulai, ketika Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan penarikan tentara Rusia dari Afrin.
Juga, dalam pernyataan singkat yang dikeluarkan saat mulai digelarnya operasi tersebut pada 20 Januari 2018, Kementerian Luar Negeri Rusia membatasi dirinya hanya dengan menyatakan “keprihatinan” yang ditafsirkan sebagai “lampu hijau” terhadap tindakan Turki.
‘Permainan’ Akhir Rusia?
Terlepas dari kemarahan Kurdi Suriah, bagi Rusia, kerja sama dengan Turki mengenai masalah Afrin lebih bermanfaat ketimbang konfrontasi.
Hubungan Rusia dengan suku Kurdi tidak pernah didasarkan pada kerja sama strategis jangka panjang. Sebaliknya, sepanjang sejarahnya, Moskow telah menggunakan “kartu Kurdi” hanya jika diperlukan untuk mencapai kompromi dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama dengan Turki.
Dan dalam kasus Afrin, Moskow tidak berutang banyak pada YPG. Sepanjang krisis Suriah, kelompok tersebut bersekutu dengan AS dan secara de facto, menempatkan dirinya di sisi berlawanan dari konflik tersebut. Etnis Kurdi (dari kelompok militan) menolak tawaran Rusia untuk mengalihkan wilayah yang berada di bawah kendali mereka di Afrin ke rezim Suriah, dengan imbalan jaminan keamanan.
Washington sendiri tidak dapat membantu sekutu YPG-nya. Ini memberi Moskow kesempatan tambahan untuk, sekali lagi, menunjukkan sifat ilusif dari jaminan keamanan AS.
Selain itu, kerja sama dengan Ankara sangat penting bagi Moskow saat ini. Turki adalah salah satu penyelenggara Kongres Rakyat Suriah, yang diadakan pada 29-30 Januari 2018 di Sochi.
Bagi Kremlin, forum di Sochi memiliki kepentingan politik dalam negeri, karena, ini bukan hanya inisiatif pribadi Vladimir Putin, namun juga bertepatan dengan dimulainya kampanye pilpres di Rusia. Putin ingin mengesankan pilpres pada Maret 2018 mendatang sebagai pembawa damai dan pemenang. Dia ingin menawarkan kepada pemilihnya sebuah penyelesaian kemenangan atas konflik militer di Suriah, kemudian memposisikan pemerintahnya sebagai pemain kunci yang akan membawa perdamaian ke negara yang dilanda perang tersebut.
Juga, dengan bekerja sama dengan Ankara di Afrin, Moskow telah menciptakan sebuah kesempatan yang memungkinkannya menyelesaikan situasi di Idlib tanpa eskalasi militer. Rusia tahu bahwa sebuah konfrontasi militer di Idlib akan dibayar mahal bagi Damaskus dan sekutu-sekutunya karena hal itu akan menyebabkan bencana kemanusiaan baru, serupa dengan yang terjadi setahun yang lalu di Aleppo. Belum lagi konflik seperti itu telah menghabiskan tentara rezim Suriah yang sudah lemah, sehingga memaksa Rusia untuk kembali ke medan perang Suriah.
Persetujuan diam-diam Rusia atas operasi “Cabang Zaitun”, sebaliknya, menyebabkan konsesi timbal balik dari Ankara di Idlib. Pada hari Turki meluncurkan operasinya, rezim Asad mengumumkan bahwa mereka telah merebut bandara Abu Duhur yang dikuasai oposisi di Idlib tanpa ada halangan.
Akhirnya, Turki memiliki satu lagi tawar menawar yang penting melawan Rusia: pipa gas aliran Turki. Moskow telah menyematkan harapan tinggi pada proyek tersebut dan tidak ingin ada yang menghalangi pembangunannya.
Persetujuan Moskow terhadap operasi Turki di Afrin bertepatan dengan sebuah pernyataan dari CEO Gazprom, Aleksei Miller. Miller mengonfirmasikan sebuah kesepakatan yang telah lama ditunggu mengenai pembangunan jalur gas kedua yang melewati perairan teritorial Turki.
Hal ini membuat tidak mungkin bagi Ankara untuk menunda proyek dalam waktu dekat, seperti yang terjadi pada 2015. Jika pembangunan terus berlanjut tanpa hambatan, Aliran Turki dapat diselesaikan pada 2019 seperti yang direncanakan. (S)
Sumber: Aljazeera
Leonid Issaev, Kolumnis di Aljazeera, dosen pada Departemen Ilmu Politik, Universitas Riset Nasional, Peneliti Senior di Institut Studi Afrika Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Peneliti Senior Universitas Riset Nasional Fakultas Ekonomi-Fakultas Ilmu Politik Moskow
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat pribadi penulisnya sendiri dan tidak mencerminkan sikap editorial Aljazeera