Pengadilan Revolusioner Iran Ancam Demonstran Hadapi ‘Hukuman Berat’
TEHERAN (SALAM-ONLINE): Kepala Pengadilan Revolusi Iran mengancam pada Selasa (2/1/2018) bahwa para pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi menentang pemerintah pada hari ketiga, Sabtu (30/12/2017) bisa menghadapi “hukuman berat”.
Pengadilan revolusioner di Iran memiliki yurisdiksi khusus termasuk mencurigai tersangka yang terlibat dalam usaha penggulingan pemerintah.
“Pengunjuk rasa yang ditangkap pada hari ketiga akan menghadapi hukuman berat,” kata Kepala Pengadilan Revolusioner Mousa Ghazanfar Abadi seperti dikutip Kantor Berita Turki Anadolu Agency dari Kantor Berita Tasnim, Selasa (2/1/18).
Ribuan orang Iran memadati jalan-jalan di kota-kota di timur laut Masyhad dan Kashmar untuk memprotes melambungnya harga komoditas dan meningkatnya pengangguran. Unjuk rasa kemudian meluas ke kota-kota besar lainnya, termasuk ibu kota Teheran.
Protes pun melebar ke kasus korupsi yang dilakukan rezim dan kebijakan luar negeri serta militer yang dinilai mencampuri urusan negara lain seperti konflik di Suriah dan intervensi dalam negeri Lebanon yang berakibat menguras keuangan negara, demikian laporan media setempat.
Unjuk rasa dimulai pada Kamis (28/12/2017) dan hingga saat ini, sedikitnya 23 orang, termasuk seorang perwira polisi, tewas dalam demonstrasi yang telah memasuki hari keenam pada Selasa.
Selain itu, 400-an orang telah ditahan, termasuk 200 demonstran di ibu kota Teheran.
Abadi mengklaim, pemrotes yang berdemonstrasi setelah hari kedua tidak menggunakan hak sipil mereka. “Sebenarnya mereka menghasut warga meski ada peringatan dari pihak berwenang Iran,” tambahnya.
Sebelumnya pada Selasa, Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei menuduh musuh Republik Iran bersekutu dengan organ keamanan untuk membuat kerusuhan dengan menggunakan uang, senjata dan politik.
Presiden Hassan Rouhani sendiri telah memperingatkan warga Iran yang berunjuk rasa menentang pemerintah untuk tertib dan tidak rusuh.
Sementara itu, Hashmatullah Flahat Bisha, anggota Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran, menuduh pemerintah tidak mengungkapkan data ekonomi secara riil.
“Masalah ekonomi rakyat itu nyata. Statistik yang pemerintah jelaskan tentang kondisi ekonomi rakyat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sebagaimana dihadapi masyarakat,” ungkap Bisha kepada Kantor Berita Peradilan Islam (ICANA).
Menurut Bisha, pemerintah mengumumkan tingkat pengangguran sebesar 11 persen, namun angka sebenarnya jauh di atas itu.
“Hal yang sama terjadi pada inflasi. Ini tidak pada tingkat normal karena beberapa pihak berwenang telah menyebutkannya,” ujar Bisha seraya mendesak parlemen untuk menyelidiki masalah ini. (S)
Sumber: Anadolu Agency