Berpihak pada yang Benar

Din: Islam Mengatur Seluruh Aspek Kehidupan, tak Masalah Bicarakan Politik di Masjid

Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA

Jakarta (SALAM-ONLINE): Mengingat tahun 2018-2019 sudah ‘didaulat’ sebagai tahun politik di Indonesia, mantan Ketua Umum PP Muhamamdiyah yang saat ini menjabat ‘Utusan Khusus Presiden untuk dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban’, Prof Dr HM Din Syamsuddin, MA, mengatakan bahwa tak masalah jika di masjid membicarakan politik.

Islam, kata Din, mempunyai konsep yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Tidak seperti agama lainnya yang memisahkan antara politik dengan agama, dalam Islam justru, terang Din, keduanya tidak bisa dipisahkan.

“Maka mengaitkan politik dengan agama adalah sesuatu yang menurut pandangan Islam, baik dan benar,” ujar Din di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Rabu (31/1/18).

Dia juga meminta jangan terlalu mudah untuk mengatakan umat Islam yang membicarakan politik di masjid dengan Istilah “Politisasi Agama”. Umat Islam, kata dia, lebih tepat dikatakan “mengkontekstualisasi Agama” dalam perpolitikan masa kini.

“Jangan mudah pakai istilah politisasi, yang dilakukan sebagian umat Islam bukan politisasi agama, tapi kontekstualisasi agama,” terang Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Din menjelaskan, dalam Islam, ada dua golongan literal dalam konteks ini, yakni legalistik formalistik yang menginginkan ajaran dan simbol Islam diformalkan dan ada literal substansial yang lebih kepada substansi ajaran yang diformalkan, bukan simbol.

Din sendiri mengaku dirinya adalah golongan yang menganut Islam yang substansial. “Nah saya ini golongan yang kedua,” ungkap Din.

Kendati demikian, dia sendiri menolak fungsi masjid yang mengangkat/mengampanyekan ‘Partai Poltik’. Hal itu, kata dia, berpotensi merusak Ukhuwah.

“Tapi kalau masjid berbicara tentang pentingnya mengangkat kepemimpinan Islam, nilai-nilai Islam, itu bukan politisasi agama. Jangan digeneralisasi,” tegas Din.

Baru-baru ini Forum Silaturahim Takmir Masjid se-Jakarta dan Dewan Masjid (DMI) Jakarta mengeluarkan sikap penolakan atas “politisasi” Masjid. Hal tersebut dilakukan karena mereka menginginkan masjid kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai “rumah ibadah”.

Penolakan itu juga dilakukan, dengan alasan pada tahun lalu, sebagian kalangan Islam memanfaatkan masjid sebagai tempat “politik praktis”. (MNM/Salam-Online)

Baca Juga