JAKARTA (SALAM-ONLINE): Aktivis Front Gerakan Aktivis Indonesia (FRAKSI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevalusi kinerja dan bila perlu mencopot pejabat terkait pemberantasan tindak “terorisme” yang tidak memiliki komitmen dan kerja nyata untuk memberantas aksi teror yang belakangan ini marak terjadi.
Aktivis FRAKSI menyatakan, sudah seharusnya Slogan Kerja…Kerja…Kerja dibuktikan kabinet Jokowi dan semua jajarannya.
“Jika mereka tidak sanggup menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk menumpas ‘terorisme’ dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka presiden atau pemerintah harus mencari dan meminta komitmen dan kesanggupan pejabat baru Kepala BNPT (Badan Nasional Penaggulangan Terorisme), Kapolri, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Panglima TNI dan lain-lain,” kata Sekjen Front Gerakan Aktivis Indonesia A.M. Awaluddin Mangantarang dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Senin (21/5/2018).
Yang rakyat butuhkan, ujar Awaluddin saat ini adalah kerja nyata para pejabat tersebut. Pihaknya, kata Awaluddin, menilai pengangkatan sejumlah pejabat terkait, khususnya Kepala BIN beberapa waktu lalu sarat dengan kepentingan politik partai penguasa.
“Dengan adanya dugaan titipan dari partai penguasa atau dengan makna lain bagi-bagi kue kekuasaan, sehingga hemat kami mengabaikan persoalan kompetensi dan keahlian selaku Kepala BIN yang selama ini memang diisi oleh orang-orang berlatar belakang Intelijen dan umumnya dari TNI,” terangnya.
FRAKSI juga menilai Kepala BIN Budi Gunawan minim pengalaman di dunia intelijen. Belum pernah memimpin lembaga intelijen di institusi kepolisian, memang, menurut Awaluddin, cukup banyak membuat pertanyaan.
“Kami sebenarnya beberapa waktu lalu mempertanyakan di mana kelebihan Budi Gunawan sehingga pantas menjadi Kepala BIN. Apalagi waktu itu, tidak ada penjelasan dari presiden mengapa sosok Budi yang ditunjuk sebagai pengganti Sutiyoso itu,” ungkapnya.
Menurut Awaluddin, ketika Sutiyoso dianggap tak mampu, kemudian digantikan oleh Budi Gunawan, seharusnya ada penjelasan yang pasti dari pihak Istana bahwa penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN lebih dilandasi oleh alasan politis dibandingkan atas dasar kinerja.
“Menurut kami masih banyak sosok lain yang jauh lebih kompeten dan bersih dibandingkan Budi Gunawan. Apapun dan bagaimanapun tanggapannya, kita harus tetap ikut mengawasi agar lembaga negara ini dapat bekerja dengan semestinya, menjadi mata dan telinga Indonesia yang peka,” pungkasnya. (*)