JAKARTA (SALAM-ONLINE): Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono memastikan bahwa Gerindra, PKS dan PAN telah sepakat di DPR untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) terkait Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), karena dinilai sangat bermasalah.
Ferry mengungkapkan hal ini dalam diskusi publik bertema ‘Perpres No 20/2018 tentang TKA dan Ekspansi Tenaga Kerja Cina’ di Sekretariat Bersama Gerindra-PKS, Jl Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
“Nanti kita lihat partai mana yang pro pekerja asing,” kata Ferry yang kemudian disambut teriakan hadirin, “Jangan pilih!”
Dia menganggap Perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi ini, bisa (berpotensi) kemungkinan menjadi jalan invasi negara asing terhadap Indonesia, khususnya dari Cina.
Pekerjaan yang saat ini banyak dipegang buruh TKA asal Cina, semestinya, kata Ferry, milik pekerja lokal. “Pekerjaan itu sebenarnya adalah hak pekerja lokal,” tutur Ferry.
Cina yang saat ini banyak mengerahkan tenaga kerjanya ke Indonesia, menurut Ferry, juga sangat mungkin menimbulkan masalah ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Kemudahan izin yang diperoleh TKA untuk bekerja di Indonesia justru, kata dia, telah merugikan negara, khususnya bagi para pekerja lokal.
Perpres tentang TKA yang dikeluarkan Presiden Jokowi, menurut Ferry, berpotensi melanggar UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang menjamin warga negara mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Bapak Jokowi berpotensi melanggar UUD 1945. Melanggar pasal 27 ayat 2,” ujarnya. Kemudahan visa dan lainnya yang diatur dalam Perpres, papar Ferry, juga telah menjadikan Indonesia tempat paling mudah dimasuki orang asing dengan kedok apapun. Apalagi, kata dia, beberapa masalah kriminal yang dilakukan oleh orang asing telah ditemukan di beberapa tempat di tanah air.
“Masalahnya ada kriminal, penipuan online, narkoba, dan lainnya, yang dilakukan ratusan orang (asing), ini kan sudah masalah yang menurut saya bahaya bagi negara kita,” ungkap Ferry. (MNM/Salam-Online)