AS Cabut Visa Keluarga Duta Besar Organisasi Pembebasan Palestina
SALAM-ONLINE: Amerika Serikat (AS) telah mencabut visa keluarga duta besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, DC.
Duta Besar PLO Husam Zomlot mengatakan bahwa keluarganya, termasuk dua anaknya, telah meninggalkan AS setelah diberi tahu bahwa visa mereka, yang akan berakhir pada 2020 tidak lagi berlaku.
Langkah itu menyusul pengumuman AS pekan lalu, yang berlaku bulan depan, yakni menutup kantor diplomatik milik PLO. Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif PLO, mengecam keputusan pembatalan visa tersebut.
“Seolah-olah pengumuman bahwa AS akan menutup kantor kami di Washington, DC, tidak cukup. Ini tindakan balas dendam dari pemerintahan Trump sebagai sebuah kedengkian,” kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Aljazeera, Senin (17/9/2018).
Dilansir Aljazeera, dua karyawan kedutaan PLO pada pekan lalu telah bertemu dengan staf Departemen Luar Negeri AS. Deplu AS yang meminta pertemuan tersebut.
“Departemen Luar Negeri AS menginformasikan kepada rekan-rekan kami, sebagai bagian dari diskusi terkait penutupan, bahwa visa istri dan anak-anak saya bergantung pada delegasi PLO. Dengan demikian tidak akan berlaku setelah penutupan kantor (PLO). Jika mereka ingin tetap tinggal, mereka harus mengubah status imigrasi mereka,” ujar Zomlot.
Dia menyatakan bahwa tindakan AS tersebut bertentangan dengan norma-norma diplomatik.
“Ini bertentangan dengan norma-norma diplomatik. Anak-anak, pasangan dan keluarga tidak ada hubungannya dengan politik,” ujarnya.
Tidak manusiawi dan tidak bermoral
Langkah ini adalah yang terbaru dalam garis panjang sanksi yang telah dijatuhkan oleh Trump terhadap pejabat dan institusi Palestina.
Pada akhir Agustus 2018 lalu, AS memangkas semua pendanaan ke Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) yang selama ini membantu para pengungsi Palestina karena terusir oleh Zionis Yahudi. Jumlah pengungsi Palestina sendiri diperkirakan sekitar lima juta orang.
Pada bulan yang sama, AS memotong bantuan ekonomi untuk Palestina. Bantuan itu digunakan untuk program-program di Tepi Barat yang diduduki Zionis dan Jalur Gaza sebesar 200 juta dollar AS.
AS juga memutuskan untuk membatalkan rencana penyediaan 25 juta dollar AS ke jaringan enam rumah sakit di Yerusalem (Al-Quds) Timur.
Otoritas Palestina menyebut penarikan bantuan tersebut sebagai “pemerasan politik” serta “tindakan tidak manusiawi dan tak bermoral”.
Pihak administrasi AS membenarkan langkah-langkah itu dengan mengatakan bahwa pihaknya ingin memaksa Palestina ke meja perundingan. Otoritas Palestina sendiri meyakini AS sedang berusaha untuk memperkuat diri agar Palestina menerima kesepakatan dengan Zionis yang tidak menguntungkan Palestina.
AS adalah sekutu paling kuat Zionis Yahudi. AS selama ini telah banyak melindungi penjajah Zionis Yahudi secara diplomatis dan telah memberikan bantuan militer.
Semenjak kepemimpinan Trump, AS telah mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Palestina, termasuk keputusan untuk memindahkan kedutaan AS di Tel Aviv ke Yerusalem. (MNM/Salam-Online)
Sumber: Aljazeera