Jadi Kuasa Hukum Joko-Ma’ruf, Yusril Disebut Jalankan ‘Politik Kelelawar’

Yusril Ihza Mahendra dan capres Joko Widodo

BANDUNG (SALAM-ONLINE): Bagi umat Islam sesuatu yang menimpa dan tidak disukai akan diterima sebagai musibah. Ujian keimanan. Seleksi diri mana emas mana loyang. Mana yang berkualitas, mana yang mudah digoyang dan gamang.

Ketua Masyarakat Unggul (MAUNG) Institute Bandung, HM Rizal Fadillah, SH, mengungkapkan hal ini, sehubungan dengan bergabungnya Yusril Ihza Mahendra yang dikenal juga sebagai Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi kuasa hukum paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk pilpres 2019.

Pengamat politik dan praktisi hukum ini menganggap Yusril yang biasa menangani kasus, kini jadi ‘kasus’.

“Terlepas motif dan target berefek baik atau buruk, namun umat banyak yang mengurut dada. Ada rasa sesak. Di tengah hukum yang sedang menjadi mainan politik, pejuang hukum pun tak luput dari tarikan magnet ‘petugas’ politik. Kata pepatah tak ada makan siang gratis. Apalagi itu ruang profesi (katanya),” ujar Rizal dalam keterangan pers yang diterima Salam-Online, Rabu (7/11/2018).

Rizal mengatakan, betapa bahagianya sang pendahulu, Ali Mochtar Ngabalin dan Kapitra Ampera, menyambut Yusril dengan ‘ahlan wa sahlan’. Bahkan, lanjut Rizal, petinggi partai pengusung paslon Joko-Ma’ruf menyambut dan berani ‘menginstruksikan’ Yusril untuk mencabut statusnya sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan bola terus menggelinding.

“Jika alasan pindah tempat ini adalah kalkulasi bahwa Joko-Ma’ruf bakal menang, maka celakalah itu. Berarti politik kelelawar sedang dijalankan,” kata Rizal.

Ia menggambarkan kelelawar yang berada di tengah perseteruan binatang buas dengan kelompok burung. Ketika binatang buas sedang menang, kelelawar berpihak pada binatang buas dengan mengidentifikasi diri sama-sama bertaring moncong dan berkuku tajam.

Ketika pemenangnya adalah burung, maka kelelawar segera pro burung. “Lihat saya bersayap dan berkaki dua..!” terang Rizal menggambarkan tamsil ini.

Rizal melanjutkan, ketika binatang buas dan burung berdamai, dinistalah ia (kelelawar) oleh keduanya. Sang kelelawar malu dan menyendiri. Menutup wajah, dan keluar hanya pada malam hari.

“Kita yakin Yusril tidak begitu. Tapi para ‘politisi kelelawar’ tengah berkeliaran di rimba kekuasaan. Melihat-lihat dan meloncat-loncat,” ungkap alumnus UNPAD ini.

Rizal menggambarkan ‘politisi kelelawar’ menjual ideologi demi kursi. Martabat diri bisa dibeli-beli. Toh semua dapat menjadi komoditas pada era serba transaksi.

Indonesia, kata Rizal, di ambang kehancuran, jika politik disterilkan dari moral dan kesucian. Perjuangan hanya menjadi slogan. Semua suka berenang di kolam lumpur. Kalau begitu, tak beda dengan dunia prostitusi.

“Memburu nikmat lalu berbayar. Moga tidak begitu, ini negeri kita sendiri yang dijaga bersama dengan budaya malu dan risih. Kalau juga tetap begitu, memang rezim Jokowi harus segera diakhiri,” tandasnya. (S)

Baca Juga