Perundingan Damai Suriah ke-11 Dimulai Rabu Ini di Astana
Pertemuan dua hari di Astana soal Suriah diharapkan fokus pada gencatan senjata di Idlib, pembentukan Komite Konstitusi Suriah dan pembebasan tahanan.
SALAM-ONLINE: Perundingan perdamaian Suriah ke-11 dalam format Astana dijadwalkan akan dimulai di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada Rabu (28/11/2018), lapor kantor berita Anadolu, Selasa (27/11).
Setelah reses selama enam bulan, negara penjamin—Turki, Rusia dan Iran—akan bertemu sekali lagi di Astana untuk bertukar pandangan tentang berbagai topik.
Gencatan senjata di Provinsi Idlib di barat laut Suriah, adalah upaya untuk membentuk Komite Konstitusi yang akan menulis ulang konstitusi negara dan pembebasan tahanan yang diperkirakan akan menjadi agenda utama pembicaraan.
Pertemuan tersebut direncanakan akan dihadiri oleh negara penjamin, rezim Basyar Asad dan oposisi Suriah. PBB dan Yordania juga diundang ke pertemuan itu sebagai pengamat.
Pembicaraan pada Rabu ini tertutup untuk pers. Sementara sesi utama pada Kamis (29/11)—di mana semua pihak akan bertemu dan deklarasi akhir akan dibacakan—akan terbuka untuk pers.
Turki akan diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sedal Onal dalam pembicaraan damai ini.
Dari Iran, akan hadir Hussein Gabri Ansari, asisten menteri luar negeri untuk urusan Arab dan Afrika. Sementara Alexander Lavrentiev adalah utusan khusus Presiden Rusia untuk Suriah yang akan menghadiri pertemuan tersebut.
Atas nama kelompok oposisi utama Suriah, Ahmed Tuma, mantan perdana menteri pemerintahan sementara Suriah, akan mengambil bagian dalam perundingan. Sementara rezim akan diwakili oleh Basyar Jaafari, yang juga perwakilan permanen rezim itu di PBB.
AS belum mengirim seorang pejabat di kedua pertemuan terakhir.
Kesepakatan Idlib
Pertemuan pertama dalam format Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diadakan pada Januari 2017.
Sembilan pertemuan digelar di Astana, Kazakhstan, sementara pertemuan ke-10 diadakan di Sochi, Rusia pada Juli lalu.
Deklarasi akhir dari KTT Juli yang diadakan oleh negara penjamin Rusia menyoroti pembentukan Komite Konstitusi untuk Suriah.
Pada 5 Juli lalu, Komisi Negosiasi Suriah telah mengajukan daftar 50 kandidat untuk mewakili oposisi Suriah di Komite Konstitusi.
Setelah pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin pada 17 September, kedua pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi yang, tindakan agresi secara tegas dilarang di Idlib dan sekitarnya.
Menurut ketentuan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap di daerah-daerah di mana mereka selama ini tinggal. Sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran.
Pada 10 Oktober 2018 lalu, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.
Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, rezim Asad dan sekutunya tetap melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona de-eskalasi Idlib. Selama ini diketahui, rezim Asad dan sekutunya memang paling suka melanggar kesepakatan. (mus)
Sumber: Anadolu Agency