“Dulu di era Orba, dalam konflik Kamboja, misalnya, Indonesia terlibat aktif, sehingga menjadi juru damai. Sekarang dalam hal Uighur, Indonesia tidak bersikap, ini konyol,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dua hal kenapa pemerintah Indonesia harus bersikap jelas dan tegas atas penindasan yang dilakukan rezim komunis Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Pertama, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Indonesia adalah negara Muslim terbesar.
“Sayangnya dalam hal ini, kita sebagai negara yang katanya negara Muslim terbesar, tapi tidak menunjukkan sebagai negara besar, tidak bersikap tegas,” ungkap Fadli dalam diskusi media yang digelar Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bertema ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur, Kamis (20/12/2018) di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta.
Kedua, lanjut Fadli, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif, mestinya ini dijalankan. Mestinya Indonesia bersikap bebas dan aktif.
“Dulu di era Orde Baru, dalam hal konflik di Kamboja, misalnya, Indonesia terlibat aktif, sehingga menjadi juru damai. Sekarang dalam hal Rohingya dan Uighur, Indonesia tidak bersikap, ini konyol,” sesalnya.
Fadli mengatakan, justru dari institusi-institusi negara barat yang menunjukkan perhatiannya terhadap penindasan yang dialami oleh Muslim Uighur. Oleh karenanya, Fadli mendesak pemerintah Indonesia, agar bersikap tegas terhadap rezim Cina.
Dia menyesalkan, karena Indonesia memiliki hubungan baik terhadap Cina, lalu menutup mata terhadap pelanggaran HAM atas Muslim Uighur yang juga disebut sebagai etnis Turkistan itu.
“Ini karena punya hubungan baik, jadi menutup mata. Ini pengkhianatan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan pengkhianatan terhadap politik luar negeri Indonesia,” tandasnya. (mus)