Polisi Sudan: Penggantian Kekuasaan Hanya Dilakukan Melalui Pemilu
Kemendagri dan Kepolisian Sudan menyatakan dukungannya terhadap Presiden Omar al-Bashir di tengah protes yang sedang berlangsung terkait kenaikan harga dan kekurangan kebutuhan bahan pokok di negara tersebut. Para pengunjuk rasa pun menuntut Bashir mundur. Namun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Sudan menegaskan, satu-satunya cara untuk mengganti pemerintahan adalah dengan pemilu.
KHARTOUM (SALAM-ONLINE): Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan negaranya akan melewati krisis yang membuat aksi protes dengan kekerasan melanda negara tersebut. Sementara Kementerian Dalam Negeri dan kepolisian Sudan menegaskan kembali dukungannya terhadap presiden di tengah protes yang sedang berlangsung sejak 19 Desember 2018 lalu.
“Kami akan melewati krisis meskipun ada upaya dari beberapa pihak untuk membuat Sudan berlutut,” kata Omar al-Bashir dalam pertemuan dengan komandan polisi di ibu kota Khartoum, tanpa mengidentifikasi kepada siapa ia merujuk.
Untuk mewujudkannya akan membutuhkan “Kesabaran dan kerja keras,” katanya seperti dilansir kantor berita Anadolu, Ahad (30/12).
“Keamanan adalah ‘barang’ yang mahal dan kami tidak akan lalai dalam (melindungi] keamanan warga dan fasilitas negara,” ujarnya seraya menambahkan bahwa “tujuannya bukan untuk membunuh warga.”
“Sabotase, perusakan, penjarahan dan pencurian adalah pendalaman krisis,” imbuhnya.
Dalam pertemuan itu, Kepolisian Sudan menegaskan kembali dukungan mereka untuk al-Bashir di tengah protes yang sedang berlangsung terhadap inflasi yang merajalela dan kekurangan kebutuhan pokok (roti) yang parah.
“Kami mengumumkan dukungan penuh kami untuk Bashir,” kata Menteri Dalam Negeri Ahmed Bilal.
Dia mengatakan pasukan keamanan tidak akan membiarkan “mereka yang mencoba menggunakan situasi ekonomi untuk mengobarkan hasutan”.
“Satu-satunya cara untuk mengganti kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan aksi protes,” tegas Bilal. “Tidak akan ada jalan menuju kekacauan.”
Direktur Jenderal Polisi Al-Tayeb Babikir Ali mengatakan pasukan keamanan memburu “penjahat yang menggunakan protes untuk melakukan perampokan dan pencurian.”
“Penggantian (pemerintahan) hanya akan dicapai melalui pemilu, bukan dengan (cara) lain,” katanya.
Pihak berwenang Sudan mengatakan setidaknya 19 orang telah tewas dalam demonstrasi jalanan yang melanda beberapa negara bagian Sudan. Demo itu digelar sebagai protes terhadap kenaikan harga dan kurangnya bahan kebutuhan pokok awal Desember 2018 ini.
Berbeda dengan versi pemerintah, kelompok oposisi mengatakan jumlah korban tewas dalam unjuk rasa sejak 19 Desember lalu mendekati 40 orang.
Pihak berwenang Sudan telah mengumumkan keadaan darurat dan jam malam di sejumlah provinsi (negara bagian) terkait protes tersebut. Pejabat pemerintah menyebut Zionis Yahudi merencanakan kelompok perlawanan yang menyebabkan kekerasan di negara itu.
Sebagai negara berpenduduk 40 juta, Sudan telah berjuang untuk pulih dari kehilangan tiga perempat produksi minyaknya—sumber utama dari mata uang asing—ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011. (mus)
Sumber: Anadolu