Survei: 65 Persen Pengusaha Prancis Dukung Protes ‘Rompi Kuning’

Setidaknya 72 persen pengusaha tidak senang dengan ‘kebijakan’ Presiden Emmanuel Macron, kata perusahaan riset Prancis.

Rompi Kuning (gilets jaunes), Desember 2018, di dekat Gedung Opera (Place de l’Opera) saat berunjuk rasa memprotes kenaikan pajak harga minyak dan memburuknya kekonomi di Prancis. (Foto: Mustafa Yalçın/AA)

SALAM-ONLINE: Sebuah survei yang dilakukan di Perancis mengungkapkan bahwa 65 persen pengusaha mendukung protes yang dilakukan ‘Rompi Kuning’, sebuah radio Prancis melaporkan Rabu (19/12/2018).

Sementara perusahaan riset ‘Opinionway’ dalam survei yang dilakukan untuk radio Eropa 1 seperti dilansir Anadolu Agency (AA), Rabu (19/12) mengungkapkan bahwa 72 persen pemilik bisnis tidak senang dengan kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Ini sangat kontras dengan Mei 2017 ketika Macron mulai berkuasa; 75 persen eksekutif perusahaan teratas merasa puas dengan pendekatannya.

Selain itu, 70 persen pengusaha mengatakan protes itu sangat mempengaruhi ekonomi perusahaan, survei itu menambahkan.

Sekitar 47 persen pengusaha mengira ekonomi Prancis telah memburuk, hanya 8 persen berpikir itu sudah membaik.

Sekitar 28 persen pengusaha mengatakan mereka menghadapi penghalang jalan saat demonstrasi berlangsung.

Survei dilakukan pada 6-12 Desember 2018 dengan partisipasi 604 pengusaha.

Seperti diketahui, sejak 17 November lalu, ribuan pengunjuk rasa yang mengenakan rompi kuning cerah berkumpul di kota-kota besar Prancis, termasuk ibu kota Paris, untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan ‘kebijakan’ kontroversial Macron di tengah situasi ekonomi yang memburuk.

Para demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa tempat tinggal yang tinggi di kota-kota, telah meminta Macron untuk menurunkan pajak bahan bakar dan meminimalisir kesulitan ekonomi mereka.

Selama demonstrasi, setidaknya empat orang tewas dan lebih dari seribu orang terluka.

Di bawah tekanan protes, akhirnya Macron mengumumkan kenaikan upah minimum dan juga menghentikan kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial itu. (mus)

Sumber: AA

Baca Juga