Tolak Tandatangani ‘Sumpah Anti BDS’, Seorang Guru di Texas Dipecat

Seorang guru di Texas, Amerika Serikat (AS) dipecat karena setuju dengan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) terhadap Zionis ‘Israel’. Dia menolak menandatangani ‘Sumpah Anti BDS’ dalam kontrak kerjanya.

TEXAS (SALAM-ONLINE): Seorang guru sekolah dasar di Texas telah dipecat karena menolak menandatangani sumpah anti-BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi terhadap Zionis ‘Israel’) yang terdapat dalam kontrak kerjanya. Bahia Amawi, yang dipecat itu, adalah seorang guru spesialis bahasa di sekolah dasar, Texas, AS.

Amawi diberitahu bahwa dia tidak bisa lagi bekerja di sekolah umum negara itu setelah dia “menolak menandatangani sumpah bahwa dia ‘tidak’ dan ‘tidak akan’ terlibat dalam boikot terhadap ‘Israel’ (baca: Zionis) atau ‘tidak mengambil tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian ekonomi (atas Zionis)’,” demikian seperti dilansir Middle East Monitor (MEMO), Selasa (18/12/2018).

Amawi terikat kontrak dengan Pflugerville Independent School District—badan yang mengawasi sekolah-sekolah di sekitar ibu kota negara bagian Texas, Austin—selama hampir sepuluh tahun. Tetapi setelah memperbarui kontraknya pada Agustus 2018, dia menemukan sebuah klausul tambahan telah dimasukkan ke dalam dokumen kontrak.

Klausul itu mengharuskan Amawi untuk berjanji bahwa dia ‘tidak memboikot Zionis saat ini’, ‘tidak akan memboikot Zionis selama masa kontrak’ dan bahwa dia akan menahan diri dari tindakan apa pun ‘yang dimaksudkan untuk menghukum, menimbulkan kerugian ekonomi, atau membatasi hubungan komersial dengan Zionis, atau dengan seseorang atau badan yang melakukan bisnis di wilayah Palestina atau di wilayah yang dikendalikan oleh penjajah Zionis’.

Ungkapan semacam itu akan secara efektif melarang Amawi mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap penjajah Zionis, memboikot barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki/dijajah atau bahkan menyatakan dukungan untuk salah satu dari tindakan ini.

“Seperti pidato dapat dilihat sebagai ‘dimaksudkan untuk menghukum, menimbulkan kerugian ekonomi, atau membatasi hubungan komersial dengan Zionis’.”

Amawi menjelaskan, “Sangat membingungkan bahwa (sekolah) dapat melemparkan (klausul) ini ke leher kita dan memutuskan untuk melindungi negara lain (baca: penjajah Zionis) versus melindungi hak konstitusional (AS) kami. Jika saya (menandatangani kontrak), maka saya tidak hanya mengkhianati orang Palestina yang menderita di bawah penjajahan/pendudukan yang saya yakini tidak adil. Tetapi saya juga akan mengkhianati rekan-rekan Amerika saya dengan memungkinkan pelanggaran hak konstitusional kami dalam kebebasan berbicara dan protes damai.”

Setelah menolak menandatangani kontrak karena berisi klausul anti BDS, Amawi diberitahu oleh pengawas distrik sekolah bahwa kontrak kerjanya tidak akan diperbarui.

Insiden ini telah memicu perdebatan hukum yang sengit. Amawi mengajukan gugatan yang mengemukakan klausul (dalam kontrak) tersebut melanggar haknya terkait kebebasan berbicara di bawah Amandemen Pertama Konstitusi AS. Menurut media Zionis, Haaretz, gugatan itu mengklaim bahwa “Mahkamah Agung telah mengakui boikot non-kekerasan yang dimaksudkan untuk memajukan hak-hak sipil merupakan bentuk ujaran atau perilaku yang biasanya berhak atas perlindungan di bawah Amandemen Pertama dan Keempat Belas ‘.”

Gugatan akan menunjuk pada preseden di mana ia memutuskan bahwa, “Sementara negara memiliki kekuasaan yang luas untuk mengatur kegiatan ekonomi, tidak ada hak yang sebanding untuk melarang aktivitas politik damai seperti boikot.”

Klausul itu dimasukkan ke dalam kontrak Amawi setelah Texas memberlakukan undang-undang pada Mei 2017 yang melarang lembaga negara untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan yang memboikot Zionis.

Undang-Undang—yang dikenal sebagai HB 89—mengharuskan Kantor Pengawas Texas untuk membuat daftar semua perusahaan yang memboikot Zionis dan menyerahkan daftar ini kepada lembaga-lembaga negara, yang kemudian akan dilarang membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam ini. Undang-undang juga mencegah dana pensiun negara dari investasi di perusahaan yang mendukung BDS.

Texas bukan satu-satunya negara bagian AS yang telah memberlakukan undang-undang anti-BDS. Illinois menjadi negara pertama yang mengadopsi undang-undang tersebut pada 2015. Lebih dari 25 negara mengikuti model ini sejak saat itu, termasuk Negara Bagian New York, California dan Florida. Lalu, 13 negara bagian lainnya memiliki undang-undang anti-BDS yang tertunda, termasuk Massachusetts, Virginia dan Washington.

Dukungan AS untuk BDS telah menjadi sorotan pada September lalu ketika, dengan mengutip gerakan itu, seorang profesor dari American University of Michigan, John Cheney-Lippold, menolak untuk menulis surat rekomendasi terhadap seorang mahasiswa yang ingin belajar di wilayah jajahan Zionis. Sikap Cheney-Lippold itu memicu kemarahan organisasi pro-Zionis di AS, termasuk Anti-Defamation League (ADL), yang telah bekerja untuk melawan dukungan yang terus meningkat terhadap gerakan (BDS) tersebut.

Sejak itu, fakultas-fakultas universitas lainnya bersumpah untuk mendukung BDS, seperti telah dilakukan oleh anggota Kongres Wanita yang baru terpilih, Ilhan Omar. Pada November 2018 lalu, Ilhan Omar menjadi salah satu dari dua perempuan pertama di Timur Tengah yang dipilih untuk menjadi anggota Kongres AS. (mus)

Sumber: MEMO