-CATATAN ADNIN ARMAS-
Sekalipun umat Islam terbesar di dunia, namun Partai Politik (Parpol) Islam di Indonesia tidak pernah menjadi Pemenang dalam Pemilu. Bahkan untuk Pemilu 2019, ada kemungkinan Parpol Islam akan berakhir karena tidak lolos ambang batas.
SALAM-ONLINE: Tahun 2019 adalah pemilu yang ke-12. Pemilu pertama kali di Indonesia dimulai tahun 1955. Sejak Pemilu yang pertama kali, Partai Islam belum pernah sekalipun memenangi Pemilu. Partai Islam yang dimaksud adalah yang AD/ART-nya berasaskan Islam.
Umat Islam di Indonesia, negara dengan penduduk Muslimnya terbesar di dunia. Namun, mengapa Partai Islam tidak pernah sekalipun memenangi Pemilu di Indonesia? Tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Insya Allah, tulisan mendatang akan membahas faktor-faktor kegagalan umat Islam dalam politik di Indonesia.
Kembali ke tahun politik 2019. Situasi Partai Politik Islam di tahun ini justru semakin runyam. Jika AD/ART Partai Politik yang dijadikan ukuran penilaian, dan AD/ART yang mencantumkan Islam sebagai dasarnya, maka saat ini hanya ada 3 Parpol Islam, yaitu PPP, PBB dan PKS.
Tentu partai partai lain juga tidak terlepas dari pembelaan kepada Islam. Namun, jika AD/ART yang dijadikan rujukan, yang mencantumkan Islam sebagai Dasar dari Parpol tersebut, maka hanya 3 partai itu untuk saat ini yang bisa disebut sebagai Partai Islam.
Ironinya, 3 Partai Politik Islam ini sedang menghadapi persoalan internal yang tentu sangat mengganggu perolehan suara yang akan berlangsung sekitar 80 hari lagi. Jika konflik internal tidak terselesaikan dengan baik dalam rentang waktu ini, maka bisa saja ada kemungkinan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Partai Islam tidak lagi terwakili anggotanya di DPR periode 2019-2024. Suatu hal yang ironis sekali di negara yang umat Islamnya terbesar di dunia.
Undang-Undang mensyaratkan hanya yang meraih 4 persen dari suara sah yang bisa mengirimkan anggota partai untuk lolos ke Senayan. Diperkirakan 4 persen ini ntuk amannya sekitar 6 juta suara. Akankah PPP, PBB dan PKS meraup sekitar 6 juta suara?
PPP
PPP di bawah kepemimpinan Romi Romahurmuzy mengalami konflik yang berterusan. Pemilu tahun 2014, PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali meraih 8.157.488 suara (6,72 %). Saat itu, PPP mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konflik internal tidak timbul ke permukaan, apalagi sampai masuk ke pengadilan.
Di bawah kepemimpinan Romy, dualisme kepemimpinan terjadi antara kubu Romy dan Djan Faridz. Konflik internal PPP berlangsung beberapa tahun dan tentu sangat menguras energi. Perpecahan tak bisa dihindari.
PPP yang mendukung Ahok-Djarot di pilgub DKI 2017 dan kembali mendukung Djarot di pilgub Sumatera Utara pada 2018, tentunya juga menjadi catatan penting bagi para simpatisan, kader dan pengurus internal PPP.
Hengkangnya beberapa vote getter bekas anggota DPR PPP yang pindah partai juga akan menurunkan suara PPP. Okky Asokawati, Achmad Dimyati Kusumah, Epyardi Asda, ketiganya anggota DPR yang pindah partai, tentu akan sangat mengurangi suara PPP.
Mungkin ada puluhan bahkan ratusan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dulunya dari PPP pada 2014, tapi kemudian pindah partai atau tidak mau lagi mencalonkan diri di pemilu 2019 dari PPP. Dengan konflik internal yang masih ada, meskipun secara legalitas kubu Romy yang menang di pengadilan, namun tetap saja ini akan menurunkan suara PPP.
Split-ticket voting yang tinggi di basis pemilih PPP juga akan mendegradasi suara PPP. Bisa jadi suara PPP, di mana Prabowo kuat seperti di Aceh, Sumbar, Banten, DKI dan beberapa daerah lainnya, akan menurunkan suara PPP. Perpindahah pilihan PPP ke Jokowi-Ma’ruf Amin dari yang sebelumnya memilih Prabowo pada 2014, juga akan diuji di 2019.
Berbagai fenomena ini membuka kemungkinan PPP tidak lolos 4 persen parliamentary threshold. Jika ini terjadi, untuk pertama kali dalam sejarah PPP ikut Pemilu, partai ini tidak punya lagi wakilnya di Senayan.
PBB
Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi Partai Islam terlemah dibanding PPP dan PKS. Pada Pemilu 2014, PBB ikut serta namun tidak lolos ambang batas Parlemen. Suara PBB sebanyak 1.825.750 (1,46 persen). Ambang batas Parlemen 2014 adalah sebesar 3,5 persen. Saat pileg 2014, tidak ada konflik internal yang muncul ke permukaan.
Jika PBB memutuskan untuk mendukung Jokowi, maka kemungkinan besar, para caleg yang mendukung 02 (Prabowo-Sandi) akan semakin kecewa. Dampaknya, peluang partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra ini untuk lolos ambang batas parlemen menjadi semakin sulit.
Sikap Yusril yang merapat kepada Jokowi-Ma’ruf, dan banyaknya caleg-caleg DPR PBB yang mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi, seperti caleg Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, DKI dan sebagainya, tentu akan sangat berpengaruh pada suara PBB di Pemilu 2019.
PBB rencananya akan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pada Ahad (27/1/2019) di Hotel Mercure, Jakarta utara. Menurut Sekjennya, Ferry Noer, dalam rakornas itu, PBB sudah menentukan arah dukungan di Pilpres mendatang ke Jokowi-Ma’ruf.
Selain banyaknya caleg yang mendukung Prabowo-Sandi, maka dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf itu tentu saja membuat mereka kecewa. Tidak bergairah. Apalagi caleg DPR PBB itu juga tidak maksimal. DCS KPU waktu itu mencantumkan hanya 382 caleg DPR dari PBB. Kemudian keputusan Bawaslu belakangan meminta KPU untuk meloloskan 95 lagi caleg PBB. Jadi, totalnya 477 caleg PBB untuk DPR. Total kursi yang diperuntukkan untuk DPR adalah 575.
Menimbang berbagai kelemahan yang ada pada PBB, konflik internal dalam menentukan capres– cawapres, minimnya pendanaan, dukungan media, jaringan, dan sebagainya, kemungkinan besar, PBB kembali tidak lolos untuk ambang batas Parlemen. Pada 2014 saja tanpa ada konflik internal, ambang batas Parlemen 3,5 persen tidak tercapai karena PBB hanya meraih suara sekitar 1,46 persen. Apalagi untuk 2019, ambang batas Parlemen 2019, sebesar 4 persen.
PKS
Pada Pemilu 2014, PKS meraih 8.480.204 suara (6,79 persen). Kemungkinan PKS akan tetap lolos ambang batas Parlemen karena anggota PKS terkenal militan dan berdisiplin untuk memenangkan partainya. Di banding PPP dan PBB, PKS kemungkinan akan menjadi satu-satunya Partai Islam yang masih ada di Parlemen periode 2019-2014.
Bagaimana pun saat ini, konflik internal terjadi di dalam tubuh PKS. Banyak sekali pengurus PKS yang mundur seperti di Jawa Timur, Bali, Aceh, Sumut, Sulsel dan lainnya. Pengurus yang mundur akan sangat berpengaruh kepada perolehan suara. Begitu pula, deklarasi GARBI (Gerakan Arah Baru Indonesia) yang diinisasi oleh mantan Sekjen sekaligus mantan Presiden PKS, Anis Matta, juga sangat mempengaruhi penurunan suara PKS.
Konflik internal PKS dengan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di depan publik, tak kalah besar dampaknya bagi PKS. Pendukung Anis Matta yang selama ini berkiprah dengan posisi yang sangat strategis tentu juga amat berpengaruh bagi soliditas PKS. Memang ada faktor yang sangat menguntungkan PKS yaitu Legenda 212. Faktor 212 mendorong banyak orang untuk memilih PKS dan PBB.
Namun, dengan adanya konflik internal yang berterusan di PBB dan PKS, banyaknya pengurus PKS yang mundur karena berbagai persoalan, kecewanya para pendukung Anis Matta, membawa dampak negatif kepada PKS. Semua ini jika semakin membesar, bisa menambah potensi kemungkinan PKS juga belum tentu lolos dari ambang batas Parlemen.
Persoalan Internal di Partai Politik Islam menjadi salah satu Persoalan Utama menghadapi Pemilu 2019. Jika Persoalan Internal ini tidak segera diatasi, akan membawa dampak kegagalan sehingga untuk pertama kalinya Partai Islam tidak ada wakilnya di Parlemen 2019-2024.
Tentu ini akan sangat menyakitkan, bukan hanya untuk PPP, PBB dan PKS, tapi juga khususnya bagi simpatisan Pendukung Partai Politik Islam.
Legenda 212 yang begitu heroik berbanding terbalik dengan kondisi Partai Politik Islam 2019. Bagaimana mau menyatukan umat Islam, jika menyatukan internal partai dalam urusan domestik tidak bisa diselesaikan? Perlu kearifan semua pemangku kebijakan, untuk melakukan upaya damai yang menyejukkan di internal partai.
Politik tidak terlepas dari kepentingan. Bisa saja menjelang 2019, pilihan berbeda, setelah 2019 akan kembali bersama. Namun, jika perpecahan tidak diatasi, maka kekalahan yang akan terjadi. Masih ada waktu untuk memperbaiki situasi dengan mengutamakan ukhuwwah dan kepentingan umat. Semoga Parpol Islam tidak berakhir di 2019.
-Penulis adalah Pemerhati Politik Islam