Bahkan kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran terjadi pada 2015, saat Jokowi memerintah memasuki tahun kedua. Mencapai 2,6 juta hektare.
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Setelah diketahui klaim capres petahana Joko Widodo (Jokowi) bahwa sudah tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam tiga tahun terakhir sejak pemerintahannya, itu dinilai bohong, akhirnya Jokowi meralatnya.
Greenpeace Indonesia membantah klaim calon presiden nomor urut 01 itu. Klaim Jokowi bahwa tidak ada kebakaran hutan dalam tiga tahun belakangan adalah tak sesuai dengan fakta. Menurut lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan ini masih terjadi kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir era pemerintahan Joko Widodo.
“Masih terjadi kebakaran hutan sampai saat ini,” kata Kepala Kantor Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, Senin, 18 Februari 2019, sebagaimana dilansir Tempo.co.
Bahkan kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran terjadi pada 2015, saat Jokowi memerintah memasuki tahun kedua. Mencapai 2,6 juta hektare. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah kebakaran hutan pada 2018 seluas 4.666 hektare.
Dalam debat pilpres Ahad malam, 17 Februari 2019, Jokowi mengklaim selama tiga tahun terakhir kepemimpinannya sudah tidak terjadi kebakaran hutan di Indonesia. “Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya,” ujarnya bangga.
Pernyataan Jokowi ini dinilai bohong. Greenpeace Indonesia langsung membantahnya. Kemudian, Jokowi merevisi ucapannya. Ia tak lagi mengatakan “tidak terjadi kebakaran” melainkan “mampu mengatasinya”. Ia juga menjelaskan maksud pernyataannya adalah kebakaran hutan menurun drastis.
“Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih,” klaimnya di Pandeglang, Banten, Senin, 18 Februari 2019 yang dijutip Tempo.co.
Ia pun meminta pernyataannya dalam Debat Capres itu tidak ditanggapi berlebihan. “Jangan dilebih-lebihkan seperti itu,” pintanya.
Merujuk laporan capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 4 tahun pemerintahan Jokowi, seperti dikutip dari situs resmi KLHK, untuk Januari sampai Agustus 2018 saja 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar. Angka tersebut justru naik jika dibandingkan dengan luas hutan yang terbakar di tahun sebelumnya, yaitu 165.528 hektare.
Dilaporkan, dari Januari hingga Juli 2017 Riau saja mengalami kebakaran huitan seluas 1.052 hektar. Kebakaran hutan terparah terjadi di Rokan Hilir seluas 281 hektar dan di Meranti 200 hektar. Wilayah Taman Nasional Tesso Nillo juga mengalami kebakaran.
Sementara itu, kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan data Karhutla Monitoring System sebanyak 11.127,49 hektar hutan terbakar.
Angka ini memang lebih rendah daripada angka kebakaran hutan hebat pada 2015, tetapi bukan berarti tak ada kebakaran.
Pada 2018 wilayah Riau kembali mengalami kebakaran. Pada tengah tahun pertama, 1.962 hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Riau terbakar.
Pada 2018 juga, wilayah Sumatera Selatan mengalami kebakaran seluas 37.362 hektar. Kebakaran terparah di 19.402 hektar.
Jika Jokowi menyatakan kebakaran hutan menurun lantaran adanya penegakan hukum, Leonard meragukannya karena murni penegakan hukum. Dia menduga berkurangnya luas lahan hutan yang terbakar juga terjadi karena faktor iklim. Dia mengatakan tiga tahun terakhir iklim di Indonesia cenderung basah, yang berimplikasi pada risiko kebakaran hutan yang menurun.
Hal itu berbeda dari iklim pada 2015 yang di Indonesia sangat kering akibat dampak El Nino. El Nino adalah fenomena cuaca yang menyebabkan memanasnya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik. Peningkatan suhu itu menyebabkan musim kemarau di sebagian wilayah tropis, termasuk Indonesia.
Leonard mengatakan kebijakan Jokowi dalam hal penuntasan kebakaran hutan akan diuji pada 2019. Sebab, diprediksi El Nino atau memanasnya suhu permukaan Samudera. “Nanti kita lihat.” (*)
Sumber: Tempo.co