Mayoritas Desa di Cotabato Utara Dukung Daerah Otonomi Muslim Moro
Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) mengumumkan bahwa sementara 63 daerah permukiman memilih untuk menjadi bagian dari Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao (BARMM).
COTABATO (SALAM-ONLINE): Sebagian besar, yakni enam puluh tiga dari 67 desa di Cotabato Utara memilih “Ya” untuk setuju dan bergabung dengan wilayah otonomi yang baru dibentuk untuk Muslim di Filipina selatan, demikian hasil resmi referendum kedua pada Kamis (14/2/2019).
Tahap kedua dari referendum tentang Hukum Organik Bangsamoro (BOL) pada 6 Februari 2019 mencakup enam kota (Tagoloan, Balo-i, Pantar, Munai, Nunungan dan Tangcal) di barat laut Lanao del Norte dan 67 daerah perumahan di Cotabato Utara.
Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) mengumumkan bahwa sementara 63 daerah permukiman memilih untuk menjadi bagian dari Daerah Otonomi Muslim Bangsamoro di Mindanao (BARMM).
BOL tenggara Filipina secara resmi diratifikasi pada 25 Januari setelah hasil putaran pertama pemungutan suara pada 21 Januari memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro.
Lebih dari 1,54 juta orang atau lebih dari 85 persen pemilih, memilih untuk mendukung BOL. Sementara sekitar 190.000 memilih tidak mendukung, menurut hasil resmi.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan kegembiraannya atas hasil tersebut.
“Saya senang akan hasilnya dan saya mengundang semua orang di sini untuk bergabung dengan kami dalam pemerintahan,” kata Duterte seperti dilansir oleh situs berita Filipina, Rappler, yang dikutip kantor berita Anadolu, Kamis (14/2).
“Menjadi bagian dari itu (BARMM, red). Anda bisa mengubur senjata Anda. Anda tidak akan membutuhkannya,” ujar Duterte.
Anggota pemerintah sementara yang akan memerintah BARMM selama tiga tahun diharapkan akan ditunjuk oleh Duterte dalam beberapa pekan mendatang.
Pemerintahan otonom
Di bawah BOL, pengadilan hukum Islam akan dibentuk di wilayah tersebut dan pemerintah pusat Filipina akan mentransfer otoritas administratifnya di Mindanao ke pemerintahan Bangsamoro.
Perairan di wilayah Bangsamoro akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Bangsamoro. Pemerintah otonom akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.
Umat Islam akan mendapatkan kebebasan dalam urusan internal mereka. Namun mereka akan terikat dengan Filipina dalam hal kebijakan luar negeri—dengan beberapa fleksibilitas.
Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi. (mus)
Sumber: Anadolu