SALAM-ONLINE: Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai pemerintahan Joko Widodo telah melakukan pelecehan terhadap masyarakat miskin terdampak Covid-19.
Saiful nerasa miris setelah mendengar banyaknya kepala daerah hingga tingkat RT yang mengeluh lantaran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan data yang diajukan.
Saiful meyakini, pemerintah pusat tidak memiliki data yang pasti terhadap masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Data bansos pemerintah (pusat) amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat disuruh mendaftar,” ujar Saiful, Senin (4/5/20).
Masyarakat yang disuruh mendaftar sendiri, menurutnya, merupakan suatu pelecehan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Ini kan sama halnya melecehkan masyarakat miskin terdampak Covid-19,” tegasnya
Selain itu, kata Saiful, pemerintah pusat pun seakan-akan tidak percaya dengan pemerintah daerah. Itu lantaran pendataan penerima bansos masih cenderung sentralistik.
“Pendataan bansos cenderung sentralistik. Pemerintah pusat seakan tidak percaya kepada pemda untuk melakukan pendataan, atau memang bansos diberikan seminimal mungkin kepada masyarakat karena pemerintah (pusat) takut rugi? Kalau masih berpikian parah sekali,” katanya.
Seharusnya, kata Saiful, pemerintah pusat menyerahkan data sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing agar data penerima bansos itu akurat.
“Mestinya data diserahkan ke daerah masing-masing, sehingga tingkat kevalidannya dapat terkoreksi dengan baik,” pungkasnya. (rmol.id)