Warga Palestina Menentang Normalisasi Hubungan UEA-Bahrain dengan Zionis

Warga Palestina menggelar unjuk rasa pada Selasa (15/9/20) untuk menentang pengkhianatan dalam bentuk menormalisasi hubungan yang dilakukan negara-negara Teluk-Arab dengan Zionis penjajah

SALAM-ONLINE.COM: Palestina menggelar serangkaian aksi unjuk rasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada Selasa (15/9/20). Aksi digelar untuk menentang kesepakatan pengkhianatan yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) lantaran kedua negara itu menormalisasi hubungan mereka dengan Zionis yang menjajah Palestina.

Gelombang protes digelar beberapa jam sebelum upacara penandatanganan perjanjian (pengkhianatan) yang disponsori AS di Gedung Putih pada Selasa (15/9) malam.

Di kota Nablus, Tepi Barat, warga Palestina membentangkan spanduk yang menolak normalisasi (hubungan) dalam bentuk apa pun dengan penjajah.

“Kami menolak normalisasi (hubungan)!” seru para pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera Palestina saat mereka menggelar aksi protes di seluruh kota. Demonstrasi serupa dilakukan di kota Tulkarem, Jenin dan Hebron.

Di Kota Gaza, para pemimpin dari berbagai faksi Palestina melakukan aksi duduk di luar markas besar Dewan Legislatif Palestina.

“Kesepakatan ini tidak akan membawa stabilitas pada rezim Arab yang terburu-buru menuju normalisasi,” kata Kepala Gerakan Al-Ahrar, Khalid Abu Helal, yang mengorganisir unjuk rasa tersebut.

Baca Juga

Upacara penandatanganan pada Selasa malam dihadiri oleh Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain, Abdullah bin Zayed dan Abdul-Latif al-Zayani.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis penjajah setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994 dan UEA pada Agustus tahun 2020 ini.

Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan bahwa perjanjian semacam itu tidak berpihak pada kepentingan Palestina. Tapi sebaliknya, mengabaikan hak-hak bangsa Palestina.

Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Zionis penjajah harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip “tanah untuk perdamaian” dan bukan “perdamaian untuk perdamaian” seperti yang diklaim Zionis. (mus)

Sumber: Anadolu News Agency

awefawef100747