Catatan M Rizal Fadillah*
SALAM-ONLINE.COM: Pemerintah menganggap enteng makar separatisme. Terhadap deklarasi Republik Papua Barat dengan nada enteng Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, “Deklarasi lewat twitter saja diributkan.”
Aneh, sekelas Menteri tidak mengerti bahaya deklarasi terhadap penguatan elemen dalam negeri dan penggalangan internasional. Apalagi Papua Merdeka sudah melakukan pemberontakan bersenjata.
Bendera Bintang Kejora telah berkibar di dekat KJRI Melbourne Australia. Negara Australia termasuk negara yang diam-diam mendukung gerakan Papua Merdeka. Kepentingan Amerika juga diduga bermain dalam aksi-aksi seperti ini. Pemerintah Indonesia masih saja terkesan tak serius dan menganggap enteng. Kepekaan terhadap bahaya yang rendah atau takut?
Kini muncul lagi aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Masjid Baiturrahman Banda Aceh, tepat saat peringatan hari jadi GAM ke-44 tanggal 4 Desember kemarin. Dalam foto yang tersebar, beberapa anggota TNI turut menyaksikan berkibarnya bendera GAM tersebut.
Semakin tak jelas kebijakan politik Pemerintahan Joko Widodo ini. Tak mampu memilih prioritas penanganan. Tudingan makar kepada Eggi Sudjana dan obrak-abrik “kerumunan” pernikahan putri HRS malah jadi prioritas. Sementara persoalan separatisme abai. Presiden yang semestinya tegas dalam bersikap, nyatanya bungkam. Wajar jika ada yang menyatakan soal eksistensi Presiden RI itu saat ini seperti ada tetapi tiada.
Pembiaran terhadap gerakan makar separatis akan berdampak psiko-politis. Menumbuhkan semangat provinsi untuk lebih otonom bahkan bisa berkeinginan memisahkan diri. NKRI tentu terancam. Apalagi jika kewibawaan Pemerintah Pusat melemah akibat penyelenggaraan negara yang semakin oligarkhis dan sentralistis.
Dahulu pernah ada gagasan model negara Indonesia untuk kembali pada federalisme. Tentu oleh kalangan unitaris hal ini sangat ditentang. Namun jika Pemerintah terus menunjukkan kelemahannya pada spirit dan gerakan separatisme seperti di Papua, maka bukan mustahil isu federalisme ini muncul kembali.
Kini rakyat mengingatkan kepada Pemerintahan Joko Widodo agar lebih peka dan tegas terhadap gerakan separatisme Papua. Hentikan penampilan berkualitas rendah dengan ungkapan yang menganggap enteng makar. Apalagi sampai menyebut “Deklarasi lewat twitter saja diributkan”. Tahukah pak Menteri bahwa berita deklarasi sudah beredar di mancanegara?
Ironisnya, para pejuang kritis yang juga menuangkan pikiran dalam twitter ternyata ditindak tegas dengan ditangkap dan ditahan.
Kapolda Metro Jaya sibuk mencak-mencak mengancam kelompok radikal dan intoleran ini itu. Lucunya juga mengancam membubarkan bahkan akan menangkap pengantar HRS jika diperiksa. Masa’ sih mengantar saja akan ditangkap, ah ada-ada saja.
Atau apakah sebenarnya Pemerintah kita ini hanya berani dan heroik semata kepada anak negeri saja? Papua, boss, Papua.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 20 Rabi’ul Akhir 14412 H/6 Desember 2020 M