Pak Presiden, Non Aktifkan Segera Kapolda Metro Jaya

M Rizal Fadillah

Catatan M Rizal Fadillah*

SALAM-ONLINE.COM: Komnas HAM telah  merilis hasil kerja penyelidikan gugurnya 6 anggota laskar FPI. Lembaga ini merekomendasi empat hal, yaitu soal pelanggaran HAM dan proses peradilan, penegakan hukum orang yang berada di dua mobil petugas, pengusutan senjata api, serta penegakan hukum yang akuntabel, obyektif dan transparan. Hasil kerja dan rekomendasi diajukan kepada Presiden.

Presiden kini memegang bola panas. Rakyat menunggu sikap politik dan kepatuhan hukum Presiden. Segera berpidatolah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Apresiasi dan tindak lanjuti hasil kerja Komnas HAM. Meski dengan kesadaran bahwa masih banyak pihak yang kecewa atas kerja Komnas HAM tersebut.

Sekurangnya masih ada tiga pertanyaan krusial dan keingintahuan publik berkenaan dengan temuan Komnas HAM yang butuh penyelidikan lebih lanjut tersebut, yaitu:

Pertama, benarkah terjadi tembak menembak, mengingat tidak ada sedikitpun “goresan” pada para petugas yang juga “ditembak”? Atau memang sebenarnya 2 anggota Laskar FPI itu ditembak secara sepihak oleh “petugas misterius” dari 2 mobil pembuntut? Anehnya Komnas HAM telah merekomendasi penegakan hukum kepada petugas tersebut.

Kedua, mengusut senjata api rakitan, apakah benar senjata tersebut adalah milik anggota Laskar  FPI ataukah juga milik petugas yang kemudian dinyatakan seolah-olah merupakan milik anggota Laskar sehingga tersimpulkan terjadi “tembak menembak”? Ada perubahan keterangan Kapolda Metro yang awalnya menyatakan pistol itu asli jenis revolver, kemudian berubah menjadi rakitan.

Baca Juga

Ketiga, kesimpulan tidak ada penyiksaan perlu pendalaman, mengingat jenazah yang lebam-lebam, terjadi pembengkakan organ, serta melepuh dan mengelupas. Benarkah hal itu hanya “efek” dari penembakan? Jarak waktu penembakan dengan autopsi serta pemulasaraan jenazah relatif pendek.

Keempat, atas rekomendasi bahwa pelanggaran HAM harus ditindaklanjuti pada tingkat pengadilan, maka aparat kepolisian akan segera menjadi tersangka. Kemungkinan sebagai atasan, Kapolda Metro Fadil Imran juga akan menjadi terperiksa.

Demi berlanjutnya kasus “pelanggaran HAM” ini maka dua hal menjadi mutlak adanya. Pertama, non aktifkan segera Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Fadil Imran. Kedua, Presiden harus segera memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Jika Presiden merasa tidak terkait dan memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, maka segera perintahkan pula pembentukan Pengadilan HAM. Hal ini demi menghindari keterlibatan lembaga HAM atau bahkan peradilan HAM internasional untuk ikut menangani kasus pelanggaran HAM ini.

Presiden jangan diam saja. Jangan pula serahkan  respons Pemerintah kepada keterangan atau pidato Menkopolhukam, karena sudah terlalu banyak blunder Pak Menteri ini yang membuat rakyat kurang percaya. Ataukah memang Pak Presiden juga merasa sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat?

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

awefawef102485