Setelah Mengudeta, Militer Myanmar Ganti Para Menteri

Dua tentara militer Myanmar terlihat di depan jendela setelah mereka menyegel Balai Kota Yangon, di Myanmar pada 1 Februari 2021. (Foto: Anadolu)

SALAM-ONLINE.COM: Bukan Myanmar kalau sepi dari kudeta militer. Pada Senin (1/2/2021) kemarin militer Myanmar kembali mengumumkan pengambilalihan kekuasaan. Mereka mengumumkan keadaan darurat yang berlaku selama setahun.

Setelah merebut kekuasaan, Junta militer Myanmar mengumumkan pada Selasa (2/2) bahwa 24 menteri dan wakil mereka telah diberhentikan. Selain itu 11 pejabat lainnya juga diganti.

Myawaddy TV milik militer yang dikutip Anadolu mengumumkan bahwa mereka mencopot para menteri dalam pemerintahan mantan Presiden Win Myint dan 11 menteri baru diangkat pada tahap pertama.

Penunjukan menteri baru termasuk jabatan untuk Menteri Keuangan, Kesehatan, Informasi, Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan perbatasan dan Dalam Negeri, demikian menurut pengumuman itu.

Sebelumnya pada Minggu (31/1/21), militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat. Pemimpin de facto dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi serta anggota senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa ditahan.

Baca Juga

Suu Kyi menjabat sebagai pemimpin de facto Myanmar sejak tahun 2016 hingga 2021 setelah perjuangan panjang untuk demokrasi di negara yang membuatnya mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.

Namun Suu Kyi diam atas pembantaian yang dialami Muslim Rohingya. Dia pun tidak ada pembelaan terhadap Muslim Rohingya yang mengalami genosida oleh militer. Pembelaannya terhadap militer yang melakukan genosida atas Muslim Rohingya menuai kritik keras di seluruh dunia.

Kudeta terjadi beberapa jam sebelum sesi pertama parlemen baru negara itu dijadwalkan untuk bersidang menyusul pemilihan umum 8 November 2020 lalu di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memperoleh kemenangan besar.

Namun militer mengklaim terjadinya “kecurangan” dalam pemilu tersebut yang mengakibatkan dominasi NLD di parlemen. Dengan dalih itulah kudeta dilakukan. Militer pun mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

AS, Inggris, PBB dan Uni Eropa mengutuk aksi kudeta tersebut. (mus)

Baca Juga