PBB Desak Militer Hentikan Pembunuhan dan Aksi Brutal di Myanmar
SALAM-ONLINE.COM: Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan Penasihat husus PBB untuk Pencegahan Genosida pada Ahad (28/3/2021) mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya kejahatan di Myanmar, menyusul pertumpahan darah yang meluas yang dilakukan militer Myanmar.
Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi untuk HAM PBB, dan Alice Wairimu Nderitu, Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, mengeluarkan pernyataan bersama ketika jumlah korban tewas di hari paling berdarah Myanmar pada Sabtu (27/3/2021) bertambah lagi sebanyak 141 orang, termasuk setidaknya tujuh anak.
Dengan demikian, jumlah korban tewas terus meningkat. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan jumlah warga sipil Myanmar yang tewas sejak dimulainya kudeta militer pada 1 Februari lalu sudah mencapai lebih dari 300 orang. Menurut mereka, jumlah sebenarnya yang terbunuh kemungkinan besar jauh lebih tinggi lagi.
“Tindakan militer dan polisi yang memalukan, pengecut dan brutal—yang divideokan menembaki pengunjuk rasa saat mereka melarikan diri, dan bahkan tidak melindungi anak-anak kecil—harus segera dihentikan,” kata Bachelet dan Nderitu, yang dikutip Kantor Berita Anadolu, Ahad (28/3/2021).
“Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat Myanmar dari kejahatan dan kekejaman.”
Bachelet dan Nderitu meminta militer untuk segera menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang yang harus mereka layani dan lindungi.
Dua pejabat senior PBB itu mengutuk keras serangan militer Myanmar yang meluas, mematikan dan semakin sistematis terhadap pengunjuk rasa damai, serta pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya sejak kudeta 1 Februari 2021.
Mereka mengatakan ribuan orang juga telah ditangkap secara sewenang-wenang—di samping banyak yang menjadi sasaran penghilangan paksa.
Selain mereka yang tewas, ratusan lainnya terluka dan ditahan selama serangan yang nampaknya terkoordinasi ini di lebih dari 40 lokasi di seluruh negeri.
“Kami sangat prihatin tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh situasi saat ini terhadap rakyat Myanmar. Untuk itu, kami terus memantau perkembangan,” ujar Bachelet dan Nderitu.
“Hak-hak kelompok minoritas, termasuk Muslim Rohingya, harus dihormati sepenuhnya,” kata dua pejabat PBB itu.
Nderitu dan Bachelet juga menyerukan diakhirinya impunitas sistemik di Myanmar.
“Kita harus memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu dan mencegah kejahatan internasional yang paling serius dilakukan,” tutur mereka.
Kegagalan dalam menangani kejahatan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw di masa lalu, termasuk terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya, telah membawa Myanmar ke tingkat yang mengerikan.
Bachelet dan Nderitu mengatakan tidak ada jalan maju di Myanmar tanpa akuntabilitas dan reformasi fundamental militer.
Semua pihak—termasuk pejabat yang membelot, polisi dan perwira militer—didesak untuk bekerja sama sesuai dengan mekanisme internasional.
Ini termasuk Pengadilan Kriminal Internasional dan Mekanisme Investigasi Independen Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar dalam memerangi impunitas di negara tersebut.
Penasihat khusus dan kepala HAM PBB tersebut meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah lebih lanjut, berdasarkan pernyataannya pada 10 Maret, dan juga ASEAN dan komunitas internasional yang lebih luas agar bertindak segera untuk menegakkan tanggung jawab dalam melindungi rakyat Myanmar dari kekejaman dan kejahatan.
Mereka menekankan bahwa Myanmar memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya. Komunitas internasional diminta berbagi tanggung jawab itu.
“Kami sangat prihatin tentang dampak situasi saat ini terhadap populasi di Myanmar dan terus memantau perkembangan,” kata Bachelet dan Nderitu. (mus)