Ketika Ketua KPK Firli Bahuri Ditanya, ‘Pilih Agama atau Pancasila?’

Catatan M Rizal Fadillah*

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

SALAM-ONLINE.COM: Ketua KPK Firli Bahuri gelisah dan kesulitan menjawab ketika ditanya oleh Aiman Witjaksono dalam acara Aiman di Kompas TV. Ia harus memilih antara Agama atau Pancasila?

Awalnya Firli keberatan untuk menjawab. Namun karena “terdesak” maka jawabannya ternyata bukan memilih melainkan menjelaskan bahwa Pancasila itu satu garis tegak lurus dengan Agama.

Ketika Aiman mengingatkan bahwa yang terjadi saat tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK adalah harus memilih, maka Firli Bahuri tak bersedia menjawab. Ia pun hanya menyatakan bahwa dirinya pernah menerima pertanyaan yang sama saat tes dan akhirnya lolos.

Entah tes apa, serupakah itu dengan keharusan memilih Agama dan Pancasila? Atau sekadar pandangan mengenai Agama dan Pancasila? Firli sendiri kerepotan harus memilih Pancasila atau Agama, sebab akan bagai makan buah simalakama. Jika jawab Agama maka capnya bisa anti Pancasila. Kalau menjawab Pancasila sama saja dengan menafikan keyakinan Agama. Artinya rusak keimanan.

Jika Ketua KPK saja tak mampu menjawab, maka dipastikan peserta tes wawasan kebangsaan pegawai KPK pun akan sama kesulitan untuk menjawab. Dan itu dapat menyebabkan ia atau mereka “tidak lolos”. Pertanyaan model ini yang antara lain menjadi perhatian Komnas HAM saat menerima pengaduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos.

Pertanyaan Agama atau Pancasila tendensinya adalah agar memilih Pancasila. Tapi ini pertanyaan gaya komunis yang ingin mengecilkan arti agama. Persis seperti DN Aidit yang membuat buku “Membela Pancasila” tahun 1964. Paham komunis Aidit adalah membenci Agama. Agama merupakan candu yang harus diberantas.

Pertanyaan tendensius seperti ini juga menjadi model proses “brain washing” di lingkungan pendidikan negara Cina, termasuk di “Kamp Pendidikan Ulang” Xinjiang untuk mengkomuniskan satu juta Muslim Uighur. Dulu juga Tentara Khmer Merah pimpinan Pol Pot yang memaksakan penghafalan kategori-kategori kepada penduduk Kamboja agar “bersih dari paham dan pikiran” selain komunisme.

Baca Juga

Pertanyaan bebas moral lain seperti LGBT, pacaran, hasrat seksual yang juga tak relevan dengan pemberantasan korupsi berpadu dengan anti gerakan FPI, HTI, serta pencampuradukan paham seperti soal qunut, ucapan natal dan donor darah agama lain. Betapa picik dan tendensiusnya konten TWK untuk pegawai KPK tersebut.

Firli dan pimpinan KPK lain mangkir dua kali atas pemanggilan Komnas HAM. Sangat diduga kuat terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini. KPK bukan menjadi lembaga pemberantas korupsi, tetapi pemberantas agama dan nilai-nilai moral. Adakah komunisme menyusup ke lembaga anti rusuah ini?

Firli harus bertanggung jawab sebagai pimpinan KPK. Dengan sandaran moral, Agama dan Pancasila, maka adanya kasus TWK yang telah dinilai negatif oleh publik dan terjadi pemeriksaan oleh Komnas HAM, maka sudah sangat layak sebagai awal langkah pelajaran berharga, bahwa Komjen Pol Firli Bahuri harus segera dipecat.

KPK melemah dan terus menjadi obyek pengkritisan publik di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Adakah pengangkatan Firli itu menjadi bagian dari misi penyusupan untuk penghancuran?  Ataukah Firli memang figur lemah yang dihancurkan oleh kepentingan pihak ketiga, yaitu taipan, kelompok pro koruptor atau istana sendiri?

Ketika pertanyaan itu adalah pilih Agama atau Pancasila, maka politik jebakan dan jeratan telah dilakukan. Agama dibenturkan dengan Pancasila. Bukan saja picik tetapi a-historis serta mencurigai Agama sebagai perusak bangsa dan negara.

Jika demikian maka wajar kalau ada penilaian bahwa saat ini komunisme memang telah berhasil menyusup ke ruang kekuasaan. Elite kekuasaan menjadi pendukung atau pejuang kebangkitan komunisme di Indonesia. KPK pun turut tercemar.

Agama atau Pancasila? Jawablah “Komunis”, niscaya mereka akan bahagia.

*) Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Baca Juga
awefawef103676