Mimpi Bubarkan MUI

Catatan M Rizal Fadillah*

SALAM-ONLINE.COM: Di antara khayalan untuk bisa mengecilkan umat Islam oleh kelompok Islamofobia, sekuler, liberalis dan komunis di era Joko Widodo adalah membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mimpi sambil ngelindur dan bicara ngelantur. Berjalan miring terlalu banyak minum. Berkumpul di kafe “buzzeria d’amplopia”.

Berkhayal sukses untuk membubarkan kelompok “radikal”, “kadrun” dan “perongrong” negara. Para Kiai intoleran dan tukang kritik yang dianggap buta atas kemajuan dan kehebatan negara di bawah kepemimpinan Presiden “jenius” produk dari “suara kardus”. Bahagia bahwa MUI telah dihancurkan oleh akal bulus ditambah dukungan fulus.

Mimpi tinggal mimpi, MUI bukan FPI atau HTI yang menjadi organisasi yang dianggap tidak berdampak atas pembubarannya. MUI itu merepresentasi hampir semua organisasi kemasyarakatan Islam, Ulama serta cendekiawan. Pembubaran dipastikan berimplikasi luas.

Implikasi atau konsekuensi pembubaran yang patut diperhitungkan dan menjadi kesulitan kelompok yang berkumpul di kafe buzzeria d’amplopia, yaitu:

Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat adalah KH Ma’ruf Amin yang tidak lain merupakan Wakil Presiden RI. Tokoh NU yang berpengaruh. Demikian juga dengan Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar adalah tokoh NU pula.

Kedua, membubarkan MUI sama saja dengan keharusan untuk membubarkan wadah serupa dari agama lain seperti DGI, MAWI, PHDP dan Walubi. MUI sebagai wadah umat mayoritas saja dapat dibubarkan apalagi yang lain. Akan terjadi kekacauan atas eksistensi keberagamaan beserta kelembagaannya.

Baca Juga

Ketiga, MUI sebagai wadah yang merepresentasi berbagai ormas Islam memiliki jalinan akar rumput yang kuat, karenanya reaksi besar dari potensi kekuatan Islam tidak akan terhindarkan. Gelombang besar aksi menjadi suatu keniscayaan.

Keempat, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan juga tidak ada. MUI bukan organ Pemerintah. Dibentuk berdasarkan Musyawarah Ulama, Zu’ama dan Cendekiawan Muslim dari unsur NU, Muhammadiyah, SI, Perti, Al Washliyah, MA, MDI, GUPPI, PTDI, Al-Ittihadiyah, utusan kerohanian AD, AU, AL, Polri serta tokoh perseorangan pada tanggal 26 Juli 1975.

Kelima, MUI bukan badan, lembaga, komisi negara yang “dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang” sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2012. Meskipun demikian Fatwa MUI telah menjadi sandaran untuk berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk Dewan Syariah Nasional. Begitu juga dengan sertifikasi halal. Pembubaran akan berdampak pada produk hukum.

Sebagai “Quasi Autonomous Non Governmental Organization (quANGO)” maka tidaklah mudah untuk membubarkan MUI. Karenanya dengan alasan bahwa ada anggota pengurus yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, lalu menjadi dasar untuk pembubaran, adalah mengada-ada. Isu dan desakan itu adalah mimpi-mimpi dari para pembenci Islam yang mengira tidak akan mendapat perlawanan.

Jika Pemerintah berani membubarkan MUI dengan berbagai alasan buatan, maka bukan mimpi lagi jika ternyata Pemerintah kini yang justru akan dibubarkan oleh umat Islam.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Baca Juga
awefawef105073