SALAM-ONLINE.COM: Kerumunan warga yang diakibatkan kedatangan Presiden Joko Widodo di Danau Toba dipandang sebagai indikator orang nomor satu di Indonesia itu tidak punya komitmen dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kerumunan saat kunjungan kerja tidak hanya sekali dilakukan Joko Widodo. Padahal di saat yang bersamaan pemerintah menerapkan banyak larangan terkait upaya menekan kasus Covid-19.
“Bahkan untuk warga yang melanggar dikenakan sanksi. Habib Rizieq Syihab adalah bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Tetapi rupanya, Presiden sendiri melakukan pelanggaran itu,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/2) malam.
Menurut Dedi, fakta kerumunan yang disebabkan oleh Joko Widodo ini bisa berdampak pada hilangnya kesabaran dan kepercayaan pada pemerintah.
Kejadian kerumunan saat Presiden berkunjung adalah bukti bahwa pemerintah tidak bisa diandalkan. Seharusnya, saat terjadi pandemi tidak dapat dikendalikan presiden bersikap menjadi teladan bagi masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat diandalkan, sekaligus gagal menjadi teladan publik. Semestinya, ketika pandemi tidak dapat dikendalikan sesegera mungkin, setidaknya presiden tidak memperlihatkan contoh buruk,” pungkasnya. (rmol)