SALAM-ONLINE.COM: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan basis data yang digunakan elite Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengklaim bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan aspirasi masyarakat.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara gamblang mendukung penundaan Pemilu 2024. Lalu ada Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga memberi sinyal serupa setelah menerima aspirasi dari petani terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo
Namun, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebenarnya sikap para ketum partai ini berbanding terbalik dengan sikap suara basis pemilih/pendukung mereka.
Berdasarkan hasil survei terbaru, ia mengatakan, hampir 70 persen basis pemilih PKB tak setuju pemilu 2024 ditunda.
“Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin pilih partai mana. 9,7 persen responden kami mengatakan memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya Cak Muhaimin,” kata Burhanuddin dalam diskusi ‘Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wapres’, Sabtu (5/3/2023).
Hal sama terjadi pada basis pemilih Golkar. Burhanuddin menuturkan, sebanyak 57 persen pemilih Golkar tetap ingin pelaksanaan pemilu diadakan pada 2024.
“Kemudian Golkar 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya Pemilu tetap dilaksanakan di 2024. Dan hanya sedikit atau minoritas yang menyatakan pemilu sebaiknya ditunda hingga 2027,” ujarnya.
Selain itu, Burhanuddin mengatakan mayoritas pemilih PAN juga menolak penundaan pemilu yang diusulkan Zulkifli Hasan. Hanya 13 persen pemilih PAN yang menyatakan setuju.
“Pemilih PAN lebih tinggi lagi (81,9 persen). Bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif oleh 13 persen basis massa mereka,” ungkapnya.
Karena itu, Burhanuddin menilai isu penundaan pemilu tak populer di kalangan pemilih partai, termasuk partai yang mengusulkan hal tersebut. Ia menuturkan, masyarakat masih ingin pemilu diadakan sesuai jadwal yakni 2024.
“Jadi overall yang ingin kami sampaikan adalah isu penundaan pemilu itu tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya. Dan aspirasi warga terkait dengan pemilu yang tetap dijadwalkan sesuai konstitusi itu bersifat multipartisan,” ucapnya.
“Siapa pun partainya, capres yang didukungnya, ormas Islam afiliasinya, semua setuju pemilu tetap (sesuai) dengan jadwal,” tutup Burhanuddin.
Sumber: Kumparan