Lagi, 2 Konsorsium Investor Batal Tanam Modal di IKN Gegara Isu Jokowi 3 Periode

Presiden Joko Widodo saat berkemah di Titik Nol (calon) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

SALAM-ONLINE.COM: Menyusul Softbank, dua konsorsium investor Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dikabarkan bakal hengkang atau mengurungkan niatnya menanamkan modalnya untuk pembangunan ibu kota bernama nusantara itu.

Menurut Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik, Tamil Selvan, batalnya para investor tersebut menunjukkan secara nyata bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo itu menurun. Kepercayaan yang turut dirasakan oleh para investor luar. Secara ilmu ekonomi, wajar jika para investor itu membatalkan niat investasinya.

“Kalau berita itu benar, maka yang harus disalahkan adalah para pejabat pemerintah yang menggulirkan isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Karena isu itu yang membuat seolah Indonesia ini tidak punya kepastian hukum. Jadi wajar jika asing kabur investasi di IKN itu,” ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini, dikutip redaksi dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/3/2022).

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Kang Tamil ini menambahkan, kepastian para investor ini batal menanamkan modalnya ketika Bambang Susantono selaku Kepala IKN membuka opsi crowdfunding atau urunan dana dari masyarakat.

Baca Juga

“Ini kan semacam puzzle ya, tapi dengan adanya wacana crowdfunding, bisa jadi isu itu benar. Nah, sekarang pemerintah offside lagi. Kemarin katanya pembangunan IKN tidak akan membebani APBN, tapi sekarang minta dana urunan rakyat. Jadi mereka ini selalu kontradiktif dalam tubuhnya sendiri,” kata Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa sah saja jika pemerintah meminta bantuan dana dari masyarakat karena sifatnya suka rela. Namun menurutnya, yang jadi poin apakah pemerintah memiliki kekuatan kepercayaan masyarakat untuk mengumpulkan dana tersebut.

“Kita ini lawan mafia minyak goreng saja, KO. Gimana investor asing mau percaya duitnya ditanam di sini. Jadi kuncinya, pemerintah tingkatkan kepercayaan publik. Lalu jika ada menteri atau pejabat yang ‘anggar jago’ yang merasa Indonesia ini semuanya mesti dia yang handle, itu yang mesti di copot dulu,” tutup Kang Tamil. (rmol)

Baca Juga