SALAM-ONLINE.COM: Pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai seolah-olah merestui ide tersebut agar tetap berjalan dan diteruskan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Ahad (6/3/2022).
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya patuh dan taat pada konstitusi. Namun ia menegaskan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena bagian dari demokrasi.
“Dengan statemen seperti ini seolah-olah Jokowi merestui ide pemilu ditunda. Harusnya kalau Jokowi konsisten dengan tidak setuju soal perpanjangan jabatan, dia harus tegas dengan statemen dia dulu yang menyebut menjerumuskan dia, dan lain-lain,” kata Adib.
Tidak cuma itu, jika benar Joko Widodo sama sekali tidak “terlibat” dalam wacana penundaan pemilu ini, maka bisa dipastikan ada sanksi terhadap partai politik koalisi pemerintah yang ikut menyuarakan penundaan pemilu.
Oleh karenanya, Adib menantang Joko Widodo untuk memberi stempel pengkhianat terhadap partai politik koalisi yang mewacanakan penundaan pemilu itu. Kalau tidak, maka patut diduga ada tangan istana dalam polemik wacana penundaan pemilu yang berdampak kepada perpanjangan masa jabatan presiden ini.
“Bisa jadi diduga ini pesanan istana dengan menggunakan tangan parpol koalisi untuk menunda pemilu dan meneruskan masa jabatan,” ujar Adib.
“Kalau Jokowi tidak tegas dan cenderung seolah-olah membiarkan,” imbuhnya. (rmol)