SALAM-ONLINE.COM: Kaum radikalis neo komunis, liberalis dan kalangan sekularisme disebut mendapat angin kebebasan untuk menekan Islam selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Padahal selama ini, umat Islam di Indonesia dengan berbagai ormasnya dikenal moderat dan sangat toleran. Umat Islam di Indonesia telah mengemban amanah ajaran Islam yang rahmatan lil ‘aalamiin, sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada umat lain.
Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Syafril Sjofyan dalam melihat dinamika nasional yang belakangan ini terjadi.
“Baru di zaman rezim Jokowi berkuasa, ada buzzer, influencer dan beberapa menteri terpapar sekularisme dan neo komunisme serta dibiayai oleh para kapitalis. Mereka sebarkan hoax dan ujaran kebencian terhadap Islam, serta berbagai kebijakan tentang adzan, pendidikan PAUD, pesantren yang distigma sebagai bibit terorisme,” kata Syafril Sjofyan dalam keterangan tertulisnyayang dikutip redaksi dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/5/2022).
Para pihak tersebut, kata dia, memanfaatkan “ketakutan” di kalangan Barat dan Cina serta dan ketakutan kalangan minoritas di Indonesia tentang kebangkitan Islam “garis keras” di Indonesia.
“Mereka takuti bahwa jika Islam ‘garis keras’ akan berkuasa Indonesia nasibnya akan seperti Suriah dan Afghanistan. Ini diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan dukungan negara Barat dan Cina komunis,” tegasnya.
Belum lagi soal adanya daftar ulama yang dianggap radikal tidak diperbolehkan ceramah di Masjid-masjid Departemen Pemerintah dan BUMN yang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu.
Atas dasar itu, KAMI Lintas Provinsi menyatakan beberapa sikap yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, meminta pemerintahan Joko Widodo menghentikan rekayasa menyerang, melemahkan dan akan menghancurkan umat Islam.
Kedua, meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas para pejabat, penceramah, rektor, buzzer, influencer, dan pihak-pihak lainnya yang terus menyebarkan Islamofobia dengan anti terhadap Islam, Al-Qur’an, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Ulama, pakaian Muslim, apalagi mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan hal-hal negatif lainnya.
“Jika Jokowi sebagai presiden tidak sanggup mengatasi hal tersebut, sebaiknya mundur dari jabatannya,” lanjut Syafril.
Ketiga, KAMI Lintas Provinsi meminta pemerintah Indonesia, DPR RI dan DPD RI bertindak proaktif merealisasikan kesepakatan SU Perserikatan Bnagsa Bangsa (PBB) tentang penetapan Hari Internasional Melawan Islamofobia tersebut dengan segera meratifikasi dan menyusun RUU untuk melawan Islamofobia.
“Keempat, pemerintah harus menindak tegas dan menangkap setiap orang yang menghina Islam, termasuk Ulama dan pemeluknya, seperti yang dilakukan Rektor ITK Profesor Budi Santosa Purwokartiko harus diberhentikan secara tidak hormat dan dipidanakan,” tutur Syafril.
Terakhir, KAMI Lintas Provinsi meminta setiap ormas Islam, terutama MUI segera membentuk badan khusus melawan Islamofobia. (rmol)