SALAM-ONLINE.COM: Presiden Joko Widodo dianggap tidak patut ketika anak-anaknya menjadi kepala daerah. Untuk itu, Gibran Rakabuming Raka disarankan untuk fokus menjadi Wali Kota Solo dan Kaesang Pangarep untuk tidak ikut terjun ke politik.
Hal itu disampaikan Inisiator Forum Negarawan, Sri Eko Sriyanto Galgendu usai acara diskusi Forum Negarawan membahas kriteria kepemimpinan nasional di Museum Satriamandala, Jakarta, Ahad (11/6/2023).
Eko mengatakan, dirinya khawatir terhadap Jokowi di akhir-akhir jabatannya, dimana dia terlihat terbelenggu untuk meninggalkan suatu warisan atau legacy.
“Yaitu Ibu Kota Negara. Kedua, terbelenggu juga karena ingin menempatkan anak-anaknya untuk menduduki posisi politik di Indonesia ini,” ujar Eko kepada wartawan di depan Ruang Balairung Pahlawan, Museum Satriamandala, Ahad (11/6) sore.
Sebagai orang Jawa, bahkan sebagai seorang pemimpin, kata Eko, terdapat etika ketika anak-anak seorang presiden turut terlibat politik.
“Mungkin sebagian orang juga tahu, bahwa kalau dia masih menjabat presiden kemudian anaknya mencalonkan diri menjadi wali kota, sekarang mau jadi gubernur, atau mantunya, bahkan Kaesang itu juga mau jadi wali kota, saya rasa kok menurut saya secara pribadi, tidak patut,” kata Eko.
Eko yang mengaku pernah dekat dengan Presiden Jokowi menilai, Gibran dan Kaesang belum pernah tidur di tikar. Artinya, kedua anaknya Jokowi itu belum pernah mengalami keadaan hidup susah.
Menurut Eko, untuk menjadi seorang pemimpin, syaratnya bukan hanya memiliki pemikiran yang luas, tapi harus memiliki jiwa yang besar, kesabaran dan merangkul semua pihak.
“Saya melihat, kok saya merasa kurang pantas ya kalau sekiranya Pak Jokowi memajukan hampir semua istilahnya putranya dan menantunya untuk maju terus ke politik, dan sekarang mungkin pingin menjadi gubernur,” jelas Eko.
Untuk itu, Eko meminta agar Gibran tetap fokus menjadi Wali Kota Solo, menantu Jokowi, Bobby Nasution tetap fokus menjalani Wali Kota Medan.
“Kaesang jangan dulu ke politik. Saya tahu kok mereka juga dulu tidak begitu suka politik,” pungkas Eko. (rmol)