SALAM-ONLINE.COM: Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa dalam menentukan siapa Capres yang diinginkan bahkan mungkin berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi, ini jelas masuk kategori tindakan tidak etis.
Kata Dedi, Joko Widodo terkesan mau mengucilkan partai yang berseberangan akan merusak wibawa kepala negara.
“Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan, secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi,” kata Dedi kepada seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/5/2023).
Dedi mengingatkan, cawe-cawe Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya. Beberapa risiko yang diprediksi Dedi di antaranya: mulai dari potensi rusaknya tatakelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal.
Pendapat Dedi, jika Jokowi ingin cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, maka intervensi saja MK agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi, atau intervensi UU KPK agar tidak menjadi alat kekuasaan.
“Atau intervensilah KPU dan Menkeu agar semua proses Pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu. Di luar itu, jelas hanya untuk ambisi politik pribadi,” terang Dedi.
Selain itu, cawe-cawe Jokowi tentu akan meningkatkan apatisme publik. Masyarakat akan sulit percaya pada Jokowi, tapi pada pemerintahan secara umum akan dianggap sebagai pihak yang hanya haus kekuasaan.
“Jokowi sudah waktunya mengakhiri intervensi politik praktis ini,” pungkasnya. (rmol)