Suriah Tolak ‘Politisasi Komunitas Druze’ untuk Kepentingan Pemilu ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Suriah menyatakan penolakannya terhadap eksploitasi komunitas Druze di provinsi selatan Sweida untuk propaganda dan tujuan pemilu Israel. Pemerintah Suriah menuduh “Israel” mempersenjatai milisi ilegal di provinsi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh sumber resmi pemerintah Suriah, Kamis (15/10/2026) sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Suriah, SANA.
“Komunitas Druze di provinsi Sweida telah dan akan tetap menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari tatanan nasional Republik Arab Suriah,” ujar sumber tersebut, menanggapi klaim Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu terkait peristiwa di Sweida pada Juli 2025.
Sumber tersebut menyatakan bahwa “Israel” telah mempersenjatai milisi ilegal untuk memicu kekacauan di Sweida dan menyeret Suriah ke dalam perang yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa Damaskus menolak dengan tegas politisasi komunitas Druze ataupun pelibatan mereka ke dalam propaganda dan pemilihan umum “Israel”.
Pihaknya menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan negara-negara di kawasan untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan menekan “Israel” agar mematuhi Perjanjian Pemisahan Pasukan (Disengagement Agreement) tahun 1974 serta menghentikan campur tangan dalam urusan internal Suriah.
Sikap Suriah ini muncul menyusul klaim yang disampaikan Netanyahu pada Kamis—dalam pertemuan dengan anggota komunitas Druze di kota Yarka, “Israel” utara—bahwa ia sempat melakukan percakapan telepon dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa saat peristiwa di As-Sweyda berlangsung pada Juli 2025.
Netanyahu menyatakan percakapan tersebut berlangsung singkat dan tegang. Ia menyebutkan bahwa intervensinya turut membantu menghentikan pembunuhan yang terjadi. Ia juga menyinggung mengenai serangan “Israel” yang menyasar posisi pemerintah Suriah di Damaskus.
Pada 16 September 2025, Suriah, Yordania, dan Amerika Serikat menyepakati peta jalan bersama untuk menyelesaikan krisis Sweida serta menstabilkan wilayah Suriah bagian selatan dalam sebuah pertemuan di Damaskus.
Krisis ini bermula pada Juli 2025, ketika bentrokan pecah antara kelompok Druze dan suku Badui di Sweida.
Kekerasan kemudian meningkat, sehingga memicu intervensi dari pasukan pemerintah serta serangan udara “Israel” yang menyasar sejumlah lokasi di provinsi tersebut dan di Damaskus.
Pada 31 Mei 1974, Suriah dan “Israel” menandatangani Perjanjian Pemisahan Pasukan (Agreement on Disengagement) antara “Israel” dan Suriah, yang membentuk Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF) untuk mengawasi gencatan senjata dan zona pemisahan di antara kedua belah pihak. (mus)