Parlemen Suriah Hapus Pengadilan Terorisme Era Assad dan Batalkan Putusan-putusannya
SALAM-ONLINE.COM: Parlemen Suriah pada Rabu, 16 September 2026, melakukan pemungutan suara untuk menghapuskan pengadilan terorisme era rezim Assad serta membatalkan dampak hukum dari putusan-putusannya, demikian dilaporkan stasiun televisi pemerintah al-Ikhbariya dan diberitakan Al Arabiya, Rabu (16/9).
Ini merupakan salah satu langkah legislatif signifikan pertama yang diambil oleh badan legislatif baru negara tersebut.
Pengadilan Kontra-Terorisme dibentuk pada tahun 2012 saat presiden kala itu, Basyar Assad, berupaya meredam perlawanan terhadap kekuasaannya.
Pengadilan Kontra-Terorisme itu digunakan untuk mengadili ribuan warga Suriah atas tuduhan terkait terorisme.
Langkah ini resmi menghapus pengadilan tersebut setelah otoritas baru Suriah sebelumnya telah menganggapnya tidak lagi beroperasi.
Pada Juni 2025, Presiden Ahmad al-Sharaa mengeluarkan dekrit yang memberhentikan 67 hakim yang pernah bertugas di lembaga yang saat itu disebut sebagai Pengadilan Kontra-Terorisme.
Deklarasi konstitusional Suriah pada Maret 2025 juga menyerukan penghapusan dampak dari putusan-putusan yang dianggap tidak adil, yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut, termasuk pengembalian properti yang disita.
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2024 menyatakan bahwa undang-undang tahun 2012 yang membentuk pengadilan tersebut gagal memberikan jaminan peradilan yang memadai serta menimbulkan kekhawatiran terkait penahanan sewenang-wenang, penyiksaan atau perlakuan buruk, dan independensi pengadilan. Komite tersebut juga mencatat bahwa pengadilan itu diizinkan untuk menyimpang dari prosedur umum selama proses penuntutan dan persidangan.
Dalam laporan tahun 2024, Mekanisme Internasional, Tidak Memihak, dan Independen PBB menyatakan bahwa Pengadilan Kontra-Terorisme merupakan bagian dari sistem peradilan yang memungkinkan penuntutan terhadap tahanan yang ditahan oleh badan-badan keamanan era Assad.
Laporan tersebut mendokumentasikan praktik penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas serta sistematis di seluruh sistem penahanan rezim.
Pemungutan suara pada Rabu tersebut berlangsung di pekan-pekan awal masa kerja parlemen pertama yang dibentuk setelah Assad digulingkan pada Desember 2024. Lembaga legislatif ini bersidang untuk pertama kalinya pada Juli lalu.
Pemungutan suara ini merupakan salah satu keputusan legislatif penting pertama yang diambil oleh majelis tersebut, yang sebelumnya menghabiskan sesi-sesi awal untuk menetapkan peraturan internal dan membentuk komite-komite.
Pekan ini, parlemen menggelar dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Mohammad Abdul Rahman Tarkou terkait kondisi sekolah-sekolah di negara tersebut, dan dijadwalkan akan meminta keterangan dari Menteri Energi pada Kamis terkait lonjakan tajam harga bahan bakar. (af)