Gabung dengan ‘Dewan Perdamaian’ Trump dan Dukung ‘Israel’, Kosovo Ditentang Mayoritas Warganya yang Muslim

SALAM-ONLINE.COM: Setelah mendapat persetujuan “Israel” pada pekan lalu, Kosovo secara resmi bergabung dengan Board of Peace (“Dewan Perdamaian”) bentukan Presiden AS Donald Trump yang kontroversial dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza.

Dalam sebuah pernyataan di platform X, Board of Peace (BoP) menyebut upacara penandatanganan tersebut sebagai peristiwa “bersejarah” yang menegaskan komitmen Kosovo terhadap misi ISF dan dukungannya yang berkelanjutan terhadap tujuan-tujuan strategis dalam Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Trump.

Board of Peace menyatakan bahwa Kosovo telah mengerahkan pasukannya ke “Israel” pada awal musim semi—jauh lebih awal daripada yang diumumkan kepada publik. Pasukan tersebut memimpin perencanaan di bidang logistik dan urusan sipil, serta beroperasi di Gaza dan melakukan pembersihan sisa-sisa bahan peledak yang belum meledak (unexploded ordnance).

Namun, seperti dilansir Middle East Eye (MEE), misi Kosovo ini menuai kontroversi di negara yang mayoritas ((95%) penduduknya Muslim tersebut, di mana masyarakat telah menggelar unjuk rasa pro-Palestina dan menunjukkan simpati yang nyata terhadap penderitaan rakyat Palestina di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Sebaliknya, kalangan elite politik Kosovo—baik karena rasa takut maupun alasan ideologis—telah tunduk pada tuntutan pemerintahan Trump yang sejalan dengan kepentingan “Israel”.

Pada 30 Maret lalu Perdana Menteri Kosovo yang berhaluan kiri, Albin Kurti, menyatakan, “Kami siap untuk berpartisipasi dan membantu rakyat Gaza, karena kami sendiri telah dan sedang menerima manfaat dari kehadiran pasukan internasional sejak tahun 1999.”

Pada tahun 1999, pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat membombardir Serbia selama dua setengah bulan dalam upaya menghentikan pembersihan etnis terhadap penduduk etnis Albania di Kosovo.

Penyamaan situasi yang dilakukan Perdana Kurti tersebut mungkin bermanfaat secara politis untuk meyakinkan publik dalam negeri yang sangat menentang genosida di Gaza. Namun, hal itu juga memicu keheranan.

“Menurut pandangan saya, perbandingan tersebut pada dasarnya tidak meyakinkan,” ujar Brunilda Pali, asisten profesor bidang dinamika dan resolusi konflik di Departemen Ilmu Politik Universitas Amsterdam.

“Intervensi internasional di Kosovo terjadi setelah perang yang melibatkan genosida, di mana masyarakat internasional telah mengidentifikasi adanya bencana kemanusiaan yang parah,” kata Pali kepada MEE.

“Situasi di Gaza menghadirkan persoalan yang secara mendasar berbeda,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sebagai pendukung utama genosida “Israel” di Gaza, AS sama sekali tidak memiliki kredibilitas untuk berperan sebagai penjaga perdamaian.

Mendukung Proyek Kontroversial

Seperti halnya Serbia sebelumnya, “Israel” menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Gaza.

Pada tahun 2024, ICJ—pengadilan yang juga menjadi sandaran Kosovo untuk memperkuat kedaulatannya—menyatakan bahwa pendudukan “Israel” atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Namun, berbeda dengan Serbia, “Israel” memiliki hak veto terkait siapa yang boleh memasuki Gaza dan siapa yang dapat terlibat dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

“Keterlibatan tersebut dapat memaparkan tentara maupun pemerintah Kosovo pada risiko hukum dan reputasi yang signifikan, terutama jika pengerahan pasukan internasional itu justru memfasilitasi pengusiran paksa, memperkuat kendali ‘Israel’ atas Gaza, atau dengan cara lain berkontribusi pada tindakan yang melanggar hukum internasional,” kata Pali.

Selain itu, para politisi Albania di Kosovo tampaknya tidak terlalu terusik oleh fakta bahwa para menteri “Israel” telah menyusun rencana terperinci untuk melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk asli Gaza dan mengganti mereka dengan permukiman khusus Yahudi.

Meskipun masyarakat Albania menyambut kehadiran pasukan internasional pada tahun 1999 demi perlindungan yang ditawarkannya, ISF—yang didukung oleh AS dan “Israel”—memasuki Gaza dengan tujuan yang sangat berbeda.

“Dengan turut terlibat dalam ISF, Kosovo pada dasarnya meminta rakyat Palestina untuk menerima arsitektur keamanan internasional di mana salah satu pihak utama yang bertanggung jawab atas genosida di Gaza—yaitu AS—tetap memegang pengaruh besar terhadap situasi keamanan, sementara penduduk Palestina hanya memiliki kendali terbatas atas lembaga yang menentukan masa depan politik mereka,” ujar Pali.

Delapan pakar independen PBB secara bersama-sama menyebut “Dewan Perdamaian” tersebut sebagai manuver ilegal dan tidak sah dari negara-negara kuat yang didorong oleh nostalgia dan keserakahan.

Menurut mereka, dewan tersebut melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pada hakikatnya merupakan bentuk pemerintahan kolonial.

Kelompok hak asasi manusia Palestina, Al-Haq, menggambarkan dewan dan ISF tersebut sebagai cetak biru bagi pendudukan oleh pihak asing yang tak terbatas waktunya serta aneksasi de facto atas sebagian besar wilayah Gaza.

Berharap Menjaga Keamanannya Sendiri

Shpend Kursani, seorang dosen hubungan internasional di Johan Skytte Institute of Political Studies, Universitas Tartu, Estonia, mencatat bahwa Kosovo, Albania, dan Maroko adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dipilih secara cermat… dengan persetujuan penuh dari “Israel”.

Selain untuk menjaga hubungan baik dengan “Israel”, negara-negara ini hadir untuk memperhalus citra pengerahan tersebut, “dan mengatakan kepada warga Gaza bahwa inilah… negara-negara Muslim yang datang ke Gaza untuk membantu Gaza,” ujar Kursani.

“Ini adalah inisiatif pribadi Trump. “Dewan Perdamaian (Board of Peace)” sama sekali tidak memiliki kedudukan internasional,” kata Kursani. “Hal ini dipandang sebagai inisiatif pribadi Trump, bahkan hampir menyerupai inisiatif tandingan terhadap upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan misi utamanya dalam menjaga perdamaian.”

Kosovo belum diterima sebagai anggota PBB, terutama akibat penolakan dari China dan Rusia. Di tengah masa kepemimpinan Trump yang sulit diprediksi, Kosovo mendapati dirinya hanya memiliki sedikit pilihan.

Jika Trump bisa melontarkan ancaman untuk menginvasi Greenland atau kembali mempersoalkan klaim Inggris atas Kepulauan Falkland, sebagian pihak di Kosovo bertanya-tanya apa yang mungkin ia lakukan terhadap negara kecil di Balkan yang posisinya dalam hierarki internasional terbilang rentan ini.

“Kosovo tampaknya memprioritaskan aliansinya dengan AS, dengan harapan dapat menjaga keamanan dan kedaulatannya sendiri melalui langkah-langkah seperti mengikuti inisiatif kebijakan luar negeri AS—misalnya terkait upaya perdamaian,” kata Sidita Kushi, seorang asisten profesor bidang politik di Mount Holyoke College, AS.

Kosovo menjadi lokasi Camp Bondsteel, pangkalan militer terbesar di kawasan Balkan yang menampung sekitar 1.000 personel militer AS. Keberadaan pasukan ini secara luas dipandang sebagai satu-satunya benteng pertahanan terhadap ambisi revanchis (Balas dendam) Serbia.

Trump sebelumnya pernah mengancam akan merombak tatanan keamanan Eropa dengan menarik pasukan dari Jerman, menyusul keengganan negara tersebut untuk terlibat dalam konflik antara AS-“Israel” dan Iran.

“Namun, tentu saja, sikap setia sebagai sekutu dan rasa terima kasih tidak menjamin posisi yang menguntungkan bagi Kosovo di mata AS dalam jangka panjang, sebagaimana telah ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa terkini,” catat Kushi, merujuk pada kasus Greenland dan Kepulauan Falkland.

“Namun, dengan minimnya sekutu alami lain di kawasan tersebut, Kosovo dan Albania sama-sama berada dalam situasi yang sangat sulit; elite politik mereka pun memilih untuk mengejar kepentingan geopolitik dan mempertahankan status quo, alih-alih mengutamakan pertimbangan hak asasi manusia yang tak terbantahkan,” tuturnya. (af)