Dukung Sanksi, 12 Negara Larang Impor Produk dari Permukiman ilegal ‘Israel’ di Palestina

SALAM-ONLINE.COM: Sebelas negara Eropa dan Kanada akan mengumumkan pemberlakuan larangan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman ilegal “Israel”, demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot. Ini dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan tekanan ekonomi terkait perluasan permukiman ilegal “Israel” di tanah Palestina.

“Hari ini, Prancis, Inggris, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia menegaskan tekad mereka untuk memberlakukan larangan nasional terhadap perdagangan barang dengan permukiman yang ilegal menurut hukum internasional,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Barrot pada Selasa (8/9/2026), demikian laporan sejumlah media asing di Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa ke-12 negara tersebut sedang “mempertimbangkan secara serius” untuk menerapkan larangan atau langkah-langkah lain sesuai dengan prosedur nasional masing-masing.

“Terkait hal ini, Prancis, Inggris, dan Kanada menyambut baik langkah-langkah signifikan yang telah diambil oleh Irlandia, Spanyol, Belanda, Norwegia, dan Belgia, serta akan mengusulkan langkah-langkah nasional untuk melarang perdagangan barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel,” tambah pernyataan itu.

Deklarasi tersebut mengecam tindakan “Israel” di Tepi Barat.

“Situasi memburuk dengan cepat seiring dengan meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal ‘Israel’ dan perluasan permukiman ilegal hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk keputusan yang tidak dapat diterima untuk membuka tender bagi proyek permukiman E1,” demikian ditegaskan dalam deklarasi tersebut.

Ke-12 negara itu juga menekankan tekad mereka untuk mengupayakan perdamaian yang adil dan abadi.

“Kami dengan tegas menentang segala tindakan yang berujung pada aneksasi (pencaplokan) wilayah Palestina dan pengusiran paksa penduduk Palestina,” bunyi deklarasi itu.

Deklarasi tersebut lebih lanjut mendesak “Israel” untuk segera menghentikan perluasan permukiman ilegal dan wewenang administratif sipil, sembari memastikan para pemukim ilegal “Israel” yang melakukan kekerasan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka serta menyelidiki berbagai dugaan yang melibatkan pasukan “Israel”.

Para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada pada Selasa (8/9) menyatakan bahwa penerapan sanksi menandai “titik balik lebih lanjut” dalam pendekatan mereka untuk melindungi solusi dua negara, menyusul penjatuhan sanksi terhadap para pemukim ilegal “Israel” di Tepi Barat yang mereka duduki.

Andy Burnham, Emmanuel Macron, dan Mark Carney dalam pernyataan bersama menyatakan bahwa melindungi dan memastikan terwujudnya solusi dua negara merupakan “kepentingan nasional yang mendasar” bagi Inggris, Prancis, dan Kanada.

“Perluasan permukiman ilegal secara sistematis di Tepi Barat—termasuk keputusan terbaru ‘Israel’ untuk melanjutkan pembangunan permukiman E1—serta peningkatan tajam kekerasan oleh para pemukim ilegal merupakan ancaman langsung dan mendesak terhadap visi perdamaian tersebut,” demikian bunyi pernyataan itu.

Seraya mencatat bahwa mereka telah mengakui negara Palestina setahun yang lalu, para pemimpin tersebut menyatakan bahwa kini saatnya mengambil langkah lebih lanjut untuk menegakkan komitmen mereka dalam melindungi solusi dua negara serta kepentingan dan nilai-nilai mereka, “sebelum terlambat”.

“Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Oleh karena itu, Inggris, Prancis, dan Kanada akan mengambil langkah-langkah untuk melarang impor barang dari permukiman serta menerapkan tindakan tegas yang ditargetkan terhadap permukiman maupun pihak-pihak yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan darinya.”

Terkait langkah pemberlakuan larangan perdagangan yang menyasar permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pada Selasa ini menandai “titik balik lebih lanjut” dalam pendekatan mereka untuk melindungi solusi dua negara.

“Kami akan memimpin bersama sebuah pertemuan di Majelis Umum PBB akhir bulan ini guna memajukan upaya kami dan mengupayakan perdamaian,” demikian pernyataan tersebut. (af)