Catatan Ehad Badwi*
SALAM-ONLINE.COM: Pekan lalu, “Israel” kembali menyerang wilayah Suriah. Pasukan penjajah itu menembaki sebuah bukit di dekat Beit Jinn di pedesaan sebelah barat Damaskus. Sementara sejumlah tentara menggerebek sebuah desa di provinsi Quneitra.
Serangan-serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah jet tempur “Israel” menghantam pangkalan militer Abu al-Duhur di Suriah utara. Serangan itu mengakibatkan kerusakan parah. “Israel” menyatakan bahwa serangan itu bertujuan mencegah kemungkinan pengerahan militer Turki di lokasi tersebut. Meskipun baik Damaskus maupun Ankara membantah klaim itu.
Serangan “Israel” terus berlanjut, terlepas dari upaya Suriah untuk meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi serta kritik dari Washington terkait serangan “Israel” di Abu al-Duhur.
Meski berupaya menghindari konfrontasi, pemerintahan Ahmad al-Sharaa tetap bersikeras menuntut agar “Israel” menarik diri dari wilayah Suriah yang didudukinya. Al-Sharaa juga menegaskan bahwa Damaskus harus tetap bebas membangun kembali angkatan bersenjatanya dan menjalin kerja sama dengan mitra pilihan mereka.
Hal ini mencerminkan lebih dari sekadar kelemahan militer Suriah. Situasi ini mengisyaratkan keyakinan kepemimpinan baru Suriah bahwa kedaulatan dapat dipulihkan dengan terlebih dahulu membangun kembali kapasitas negara. Namun, strategi ini mengandung risiko potensial: “Israel” mungkin terus melanggar kedaulatan Suriah sembari memanfaatkan sikap menahan diri Suriah; dan pemerintah Suriah pada akhirnya bisa kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri maupun publik Arab secara luas, yang sebagian besar memandang “Israel” sebagai ancaman nyata.
Kelemahan Suriah memang nyata adanya. Pada akhir tahun 2024, setelah angkatan bersenjata rezim Basyar Assad runtuh, “Israel” melancarkan serangan terhadap berbagai aset militer strategis di seluruh negeri. Pemerintah baru kemudian harus mulai menyusun arsitektur keamanan nasional dari institusi-institusi yang tidak berfungsi serta kumpulan kelompok bersenjata yang terpecah-belah.
Untuk saat ini, sulit membayangkan adanya respons militer Suriah yang mampu mengubah perilaku “Israel”.
Sebaliknya, al-Sharaa menempatkan pemulihan ekonomi dan legitimasi internasional sebagai prioritas utama. Pemerintahannya berfokus pada pembangunan kembali institusi negara, restrukturisasi sektor keamanan, pemulihan pasokan energi, peningkatan hubungan luar negeri, serta menghubungkan kembali Suriah dengan ekonomi internasional. Namun, membangun kembali Suriah merupakan tantangan yang sangat besar.
Bank Dunia memperkirakan bahwa rekonstruksi aset fisik Suriah yang rusak akan menelan biaya sekitar $216 miliar. Negara yang menghadapi kebutuhan sebesar itu tidak dapat memulihkan otoritasnya hanya melalui institusi militer. Negara tersebut membutuhkan pendapatan, listrik, administrasi yang berjalan efektif, akses perbankan, investasi, dan hubungan eksternal.
Al-Sharaa telah mencapai kemajuan signifikan di kancah internasional. Washington mencabut program sanksi luas terhadap Suriah pada tahun 2025. Sementara Uni Eropa juga mencabut sanksi ekonominya, meskipun langkah-langkah yang bersifat spesifik (tertarget) dan terkait keamanan tetap diberlakukan. Pada 24 Agustus lalu Washington juga menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme, sehingga menghilangkan hambatan utama lainnya bagi normalisasi keuangan dan investasi.
Bagi Damaskus, langkah-langkah ini memperluas sumber daya yang dapat digunakan negara untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini bukan sekadar keuntungan ekonomi dari terhindarnya perang.
Hal ini juga membuat perselisihan dengan “Israel” menjadi lebih berdampak besar. Strategi rekonstruksi Suriah kini sangat bergantung justru pada akses internasional yang sebelumnya tidak dapat diperoleh akibat isolasi selama bertahun-tahun. Eskalasi militer besar-besaran dengan “Israel” dapat mengikis kepercayaan investor, mempersulit reintegrasi Suriah ke dalam sistem perbankan internasional, serta melemahkan dukungan diplomatik yang menjadi tumpuan pemulihannya.
Situasi ini juga dapat membuat Damaskus kembali menghadapi tekanan politik dari Washington dan Uni Eropa, meskipun hal tersebut tidak serta-merta berarti diberlakukannya kembali sanksi-sanksi luas.
Oleh karena itu, dilema yang dihadapi semakin tajam: sikap menahan diri memang membantu Damaskus menjaga lingkungan internasional yang dibutuhkannya untuk membangun kembali negara. Namun di sisi lain, hal itu juga memberi ruang bagi “Israel” untuk membatasi kapasitas militer dan strategis yang justru sedang coba dipulihkan oleh Suriah.
“Israel” memiliki kekhawatiran keamanan terkait pemerintahan baru Suriah—yang kepemimpinannya berasal dari gerakan Islamis bersenjata—dan semakin cemas melihat hubungan militer antara Turki dan Damaskus. Namun, tuntutan “Israel” telah melampaui sekadar upaya mencegah pasukan yang memusuhi mereka mendekati perbatasannya.
Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu telah menyerukan demiliterisasi di provinsi Quneitra, Deraa, dan Suwayda di Suriah. Pemerintahannya juga menentang pengerahan pasukan dari angkatan darat baru Suriah di wilayah selatan Damaskus serta berupaya membatasi cakupan kerja sama militer antara Damaskus dan Turki.
“Israel” jelas ingin membatasi pembangunan kembali kemampuan militer Suriah. “Israel” memandang intervensi semacam itu dari sudut pandang keamanan preventif. Sebaliknya, Damaskus melihat masalah yang sama dari sudut pandang kedaulatan: sebuah negara yang tidak dapat menentukan di mana pasukannya ditempatkan atau dengan siapa mereka berlatih belum sepenuhnya memulihkan otonomi strategisnya.
Ini adalah salah satu risiko utama dari strategi al-Sharaa. Suriah berupaya menghindari konfrontasi yang mustahil dimenangkan—sebagian demi membangun kembali kapasitas kekuatan negara—namun kapasitas-kapasitas tersebut justru semakin menjadi sasaran tekanan “Israel”.
Ada batasan sejauh mana sikap menahan diri dapat membuahkan hasil. Suriah mendapat dukungan dari negara-negara Arab lainnya, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa mendukung pemulihan negara Suriah yang berfungsi efektif sebagai bagian dari pendekatan mereka terhadap stabilitas kawasan. Damaskus juga telah berulang kali menyatakan minatnya untuk membuat kesepakatan keamanan dengan “Israel”.
Namun, semua itu tidak menghentikan aksi militer “Israel”.
Risiko lainnya berkaitan dengan opini publik Suriah. Terlihat tidak mampu merespons serangan “Israel” dalam jangka waktu yang tak tentu pada akhirnya dapat merusak citra publik al-Sharaa serta legitimasi pemerintahannya.
Sebuah survei berskala besar yang dilakukan oleh Arab Center Washington DC pada tahun 2025 menemukan bahwa 74 persen warga Suriah menentang pengakuan terhadap “Israel”, 70 persen menolak kesepakatan yang tidak mencakup pengembalian Dataran Tinggi Golan, dan 88 persen meyakini bahwa “Israel” mengancam keamanan serta stabilitas Suriah. Pada saat yang sama, 61 persen menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah saat ini mencerminkan pandangan rakyat Suriah.
Temuan-temuan ini penting justru karena membuat situasi menjadi lebih kompleks. Survei tersebut dilakukan sebelum terjadinya konfrontasi terkini dan tidak menunjukkan apakah warga Suriah mendukung pembalasan militer. Survei ini menetapkan batasan politik yang tegas, bukan tuntutan publik untuk berperang.
Jajak pendapat di dunia Arab secara lebih luas menunjukkan tren serupa. Di berbagai negara yang disurvei dalam _Arab Opinion Index_ tahun 2025, penentangan terhadap pengakuan “Israel” tetap sangat dominan.
Meski demikian, Suriah di bawah pemerintahan keluarga Assad umumnya juga menghindari konfrontasi dengan “Israel” sembari mempertahankan reputasi sebagai bagian dari kubu “perlawanan” regional. Model lama tersebut memadukan sikap menghindari perang langsung dengan pembentukan aliansi serta jaringan bersenjata yang memberikan daya tawar regional bagi Damaskus.
Pemerintahan al-Sharaa tampaknya mengambil langkah yang berbeda, dengan berfokus pada konsolidasi institusi, pemulihan ekonomi, akses internasional, dan pembangunan kembali militer nasional.
Langkah ini tidak menggantikan kedaulatan wilayah, melainkan merupakan upaya untuk membangun kembali sarana guna menegakkan kedaulatan tersebut.
Langkah ini akan semakin sulit dipertahankan—baik di dalam maupun luar negeri—jika pemulihan kapasitas negara pada akhirnya tidak memberikan Suriah kendali yang lebih besar atas wilayahnya, pilihan keamanannya, serta hubungan luar negerinya. []
*) Ehab Badwi adalah seorang ilmuwan politik dan peneliti di bidang tata kelola dan kebijakan yang berbasis di Jerman, dengan pengalaman profesional yang luas dalam kebijakan publik internasional dan manajemen strategis
Sumber: Al Jazeera