Diungkap, BoP Lewat Tony Blair Minta Mahmud Abbas Hapus Semua Kata ‘Palestina’ dari Buku Sekolah

SALAM-ONLINE.COM: Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair baru-baru ini diutus oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Donald Trump untuk meminta Otoritas Palestina (PA) mengganti penyebutan kata “Palestina” dalam buku-buku pelajaran sekolah dengan istilah Yahudi “Samaria”, demikian dilaporkan oleh Middle East Eye (MEE). Rabu (2/9/2026).

Jeremy Greenstock, yang menjabat sebagai Duta Besar Inggris untuk PBB antara tahun 1998 -:2003, mengatakan bahwa Blair berupaya menekan PA. Blair menyatakan bahwa jika PA ingin dianggap oleh Dewan Perdamaian sebagai pihak yang mampu mencapai kesepakatan dengan “Israel” untuk mengakhiri perang di Gaza, maka semua kata “Palestina” harus dihapus dari buku-buku pelajaran sekolah.

Dalam sebuah wawancara panjang di David Hearst Podcast, Greenstock mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut ditolak oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.

Greenstock juga menyebutkan bahwa mantan atasannya itu (Tony Blair) sedang menghadapi “kesulitan” dalam peran barunya mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang untuk dewan tersebut.

“Setahu saya, dia baru-baru ini diminta oleh Dewan Perdamaian untuk pergi ke Ramallah dan meminta penghapusan penyebutan kata ‘Palestina’ dari kurikulum sekolah Palestina. Hal ini merupakan syarat agar mereka bisa dianggap oleh Dewan Perdamaian sebagai pihak yang mampu mencapai kesepakatan dengan ‘Israel’ untuk mengakhiri konflik saat ini,” kata Greenstock, seraya menambahkan bahwa ia memperoleh informasi ini dari sumber setingkat menteri.

“Presiden Mahmoud Abbas mengatakan dia tidak akan melakukan hal semacam itu,” ujarnya.

“Namun, fakta bahwa Dewan Perdamaian bisa meminta hal tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Palestina membuat saya bertanya-tanya, prinsip apa yang dipegang oleh Dewan Perdamaian, serta bagaimana pemahaman mereka mengenai keadilan, rasa keadilan, dan sejarah di balik semua ini,” tutur Greenstock.

Seorang juru bicara Blair membantah bahwa mantan perdana menteri Inggris itu mengajukan permintaan tersebut, seraya menyatakan bahwa hal ini tidak benar dan sepenuhnya merupakan karangan belaka

Blair diketahui telah melakukan perjalanan ke “Israel” pada pertengahan Agustus lalu bersama menantu Trump, Jared Kushner, dan perwakilan tinggi untuk Gaza, Nickolay Mladenov.

Ketiganya mengadakan pembicaraan penting dengan Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu—yang telah menolak peta jalan damai untuk Gaza—lalu bertolak ke Kairo untuk bertemu dengan kelompok teknokrat Palestina yang dijadwalkan akan mengambil alih kendali Gaza, serta dengan anggota Hamas.

Dalam wawancara tersebut, Greenstock membela peran Blair dalam Perang Irak dan mengakui jasanya dalam meyakinkan Presiden AS saat itu, George W. Bush, untuk mencari mandat dari PBB sebelum invasi dilakukan. Namun, ia melontarkan kritik tajam terhadap peran Blair saat ini di Dewan Perdamaian, sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden AS untuk mengawasi rekonstruksi Gaza.

Greenstock mengatakan ia tidak yakin Blair berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan kedua belah pihak secara setara dan adil.

“Mengingat rekam jejaknya terkait Irak dan Palestina sejak ia meninggalkan pemerintahan, ia akan dipandang sebagai pihak yang bias. Jadi, menurut saya, ia akan menghadapi—dan sedang menghadapi—kesulitan.”

Greenstock, yang mengakhiri masa tugas pemerintahannya pada Maret 2004, menyebut “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) tersebut sebagai komite yang “abstrak dan sewenang-wenang”, yang susunannya tidak akan memberikan dampak nyata di lapangan—baik bagi “Israel” maupun pihak Arab—terkait persoalan Palestina.

“Menurut saya, Dewan Perdamaian bukanlah wadah yang cukup kuat untuk menanggung beban pengambilan keputusan sulit yang harus dilakukan demi masa depan wilayah Palestina.”

Dewan Perdamaian tersebut dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump setelah Washington menengahi gencatan senjata pada Oktober tahun lalu untuk mengakhiri perang genosida “Israel” di Gaza.

Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya menyepakati rencana perlucutan senjata mereka, namun “Israel” menolak untuk menarik pasukannya hingga proses tersebut rampung.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, “Israel” berulang kali melancarkan serangan udara dan serangan pesawat nirawak (drone) di seluruh wilayah kantong tersebut. Sedikitnya 1.300 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 4.000 lainnya terluka.

Pada Selasa (1/9), setidaknya tujuh serangan udara menghantam kawasan di sebelah barat Kota Gaza dalam rentang waktu 10 menit, sebelum drone jenis quadcopter mengepung area tersebut serta melepaskan tembakan dan menjatuhkan bahan peledak ke arah siapa pun yang bergerak.

Menghapus Palestina

Sebagai bagian dari kampanye global, “Israel” dan para pendukungnya semakin gencar berupaya menghapus kata “Palestina” dari buku-buku sejarah dan museum.

Pada Selasa, 1 September, “Israel” mulai memberlakukan kurikulum mereka terhadap lebih dari 45.000 siswa Palestina di sekolah-sekolah negeri di Yerusalem Timur, sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap sektor pendidikan di wilayah kota yang diduduki tersebut.

Sebuah kurikulum yang telah direvisi kabarnya sedang diedarkan secara terbatas untuk tujuan konsultasi di wilayah Palestina yang diduduki/dijajah.

Sebelumnya pada tahun ini, UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) Lebanon—yang telah dilarang oleh “Israel”—juga menghadapi kampanye terorganisir terkait kurikulumnya.

UNRWA Lebanon mengganti kata “Palestina” dengan “Tepi Barat” dan “Jalur Gaza” pada peta-peta tertentu dalam materi geografi regional kelas enam, sebuah langkah yang memicu aksi mogok dan protes.

Hal ini terjadi meskipun sebuah Kelompok Peninjau Independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan “Israel” bahwa staf UNRWA terlibat dalam organisasi teroris. Namun, kelompok tersebut memang mengeluarkan 50 rekomendasi untuk memperkuat netralitas organisasi PBB tersebut.

Sementara itu, di Inggris, sekelompok anggota parlemen lintas partai menuntut penyelidikan atas tindakan British Museum yang menghapus kata “Palestina”, “orang Palestina”, dan “pendudukan Israel” dari materi pameran.

Sebuah investigasi yang dilakukan MEE mengungkap bahwa keputusan museum untuk menghapus istilah-istilah tersebut merupakan respons langsung terhadap lobi yang dilakukan oleh para aktivis pro-“Israel” antara Oktober – Desember 2024.

Dalam wawancara tersebut, Greenstock—yang termasuk dalam kelompok duta besar yang menyerukan pelarangan semua produk dari permukiman ilegal “Israel”—menyampaikan peringatan tegas kepada Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mengenai perlunya bersikap tegas terhadap “Israel”.

“Jika pemerintah Burnham tidak berani membela prinsip-prinsip dasar, bagaimana mungkin pemerintah tersebut dapat bertindak berdasarkan prinsip di tempat lain?” ujar Greenstock.

“Bagaimana mungkin Andy Burnham bisa pergi ke Kyiv dan mendukung Presiden Zelensky—karena Rusia menginvasi Ukraina secara ilegal dan melanggar prinsip-prinsip PBB, serta dikecam dunia internasional karena melanggar Piagam PBB—namun tidak mau memperjuangkan keadilan di Timur Tengah terkait persoalan Arab-‘Israel’?”

Greenstock menyatakan bahwa Inggris perlu meninjau “dengan sangat cermat” pasokan senjata yang mereka berikan kepada “Israel”, dan menegaskan bahwa jika Netanyahu atau mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant datang ke Inggris, mereka harus ditangkap.

Keduanya merupakan subjek surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“Kita memiliki kewajiban berdasarkan posisi perjanjian kita di PBB dan dukungan kita terhadap statuta ICC. Menurut saya, terkait ICC, siapa pun yang telah didakwa oleh hakim ICC harus ditangkap.”

Greenstock mengatakan ia yakin bahwa ambisi Netanyahu adalah mewujudkan janji yang ia buat kepada ayahnya, Benzion Netanyahu—seorang pakar sejarah Yahudi—untuk mengembalikan Tepi Barat ke bawah kekuasaan “Israel”.

“Secara pribadi, saya yakin—meskipun mungkin belum ada bukti mutlak yang memperjelas hal ini—bahwa Netanyahu memiliki ambisi untuk mewujudkan keinginan ayahnya agar Yudea dan Samaria kembali ke bawah kedaulatan ‘Israel’, dan ia melihat adanya peluang dalam serangan 7 Oktober 2023.”

Greenstock mengatakan bahwa meskipun Inggris sangat mengagumi pencapaian “Israel” sebagai negara demokrasi dan masyarakat yang berbasis teknokrasi, ia kemudian menambahkan: “Namun, jika tindakan ‘Israel’ di Palestina dan kawasan sekitarnya melanggar hukum internasional, itu tidak dapat diterima oleh sebagian besar opini publik di Inggris, serta melampaui batas yang pernah kita bayangkan—di mana ‘Israel’ berupaya melenyapkan setiap musuhnya melalui pembunuhan terarah atau aksi militer, alih-alih mencari penyelesaian politik atas semua masalah ini—apakah ‘Israel’ yang seperti ini masih layak menjadi mitra dagang kita?”

Sebuah peringatan

Greenstock juga menyampaikan peringatan ini kepada warga “Israel”:

“Jika saya adalah warga negara ‘Israel’, saya akan khawatir bahwa negara saya sedang kehilangan daya tarik soft power (kekuatan lunak) di mata dunia. Hal ini penting untuk jangka panjang, serta penting bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, agar tercipta semangat kompromi—suatu kesepakatan kompromi terkait keamanan—dengan negara-negara Arab dan Iran setelah pertempuran ini usai.

“Harus ada penyelesaian di suatu titik. Kita tidak bisa menginvasi Iran melalui jalur darat dengan pasukan militer, mengganti rezimnya, lalu pergi begitu saja sembari berharap Iran akan berubah menjadi negara yang sama sekali berbeda. Hal itu tidak akan terjadi.

“Lagipula, menginvasi negara dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa menggunakan pasukan yang hanya berjumlah beberapa ratus ribu personel adalah hal yang sama sekali tidak realistis.”

Greenstock mencatat bahwa baik Inggris maupun AS belum pernah memenangkan perang sejak konflik Kosovo.

Ia menyatakan bahwa alasan mendasar di balik kegagalan beruntun di Afghanistan, Irak, Yaman, Libya, Suriah, dan kini Iran adalah ketergantungan berlebihan Amerika pada hard power (kekuatan keras), serta semakin memudarnya legitimasi penggunaan senjata untuk memaksakan kehendak.

Saat ini kita hidup di dunia di mana kekuasaan telah tersebar luas dalam berbagai bentuk. Soft power (kekuatan lunak) pun menjadi semakin penting. Kemampuan untuk membujuk—alih-alih memaksakan kehendak—menjadi sangat krusial seiring dunia yang semakin bebas dan munculnya banyak pihak pengambil keputusan selain pemerintah. Di mata dunia, legitimasi penggunaan kekuatan senjata untuk memaksakan kehendak telah memudar.”

Greenstock memiliki pengalaman langsung dalam berurusan dengan pemerintahan Bush terkait Perang Irak serta bekerja bersama Paul Bremer sebagai penguasa tertinggi (viceroy) di Irak, yang memimpin Otoritas Sementara Koalisi (Coalition Provisional Authority).

Menanggapi hal ini, ia berkata: “Menurut saya, Inggris memang memiliki pengaruh. Tony Blair melakukan upaya persuasi, tim Inggris meyakinkan tim Amerika—dan Colin Powell di sini juga cukup berpengaruh—untuk menempuh jalur PBB pada musim gugur tahun 2002. Itulah peran Inggris saat itu.”

“Namun, terkait waktu pelaksanaan operasi militer di Irak pada Maret 2003, keinginan Tony Blair untuk menunda dan menunggu lebih lama sampai bukti keberadaan senjata pemusnah massal di Irak menjadi jelas, justru dikesampingkan karena dianggap sebagai upaya mengulur-ulur waktu.”

Ia mengatakan bahwa dalam kasus Irak, pengaruh Inggris terhadap Amerika terkait pengambilan keputusan-keputusan sulit hanyalah “kelas dua, bukan kelas satu”.

Dua penasihat utama George W. Bush adalah Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Sementara itu, pandangan bijak dari Departemen Luar Negeri yang disampaikan oleh Menteri Colin Powell tidak pernah benar-benar diperhitungkan dalam perdebatan mengenai berbagai seluk-beluk situasi yang sedang mereka hadapi. Mereka lebih mengandalkan hard power (kekuatan keras), dan dalam diskusi semacam itu—ketika pihak Inggris turut serta—pengaruh Inggris terhadap pengambilan keputusan paling krusial hanyalah kelas dua, bukan kelas satu.

Perang Iran dan
Kesepakatan Makkah

Greenstock mengatakan bahwa Trump salah memahami watak Iran sejak awal perang ini.

“Saya tidak melihat adanya bukti bahwa Washington telah melakukan simulasi atau analisis mendalam mengenai berbagai kemungkinan akibat dari serangan terhadap Iran.

“Kemampuan Iran untuk menyerang sisi lain Teluk, kemampuan Iran untuk menutup Selat Hormuz—yang mungkin mereka anggap hanya sebatas masalah penebaran dan pembersihan ranjau.

“Mereka tidak memperhitungkan kekuatan asimetris dari perang menggunakan pesawat nirawak (drone); bukan hanya sebagai serangan fisik terhadap berbagai elemen kekuatan keras (hard power), melainkan juga sebagai faktor penghambat bagi pelayaran komersial, lalu lintas minyak, dan perdagangan laut normal, akibat kemungkinan kapal diserang drone di samping adanya ancaman ranjau di Selat tersebut. Menurut pandangan saya, semua skenario itu tidak pernah disimulasikan secara matang di Washington sebelum keputusan tersebut diambil.”

Ia mengatakan bahwa penentuan waktu perang tersebut tidak semata-mata didasarkan pada intelijen “Israel”.

Greenstock menyatakan bahwa bukan suatu kebetulan jika serangan terhadap Iran dilancarkan pada saat spekulasi mengenai berkas-berkas Jeffrey Epstein dan kasus-kasus hukum yang menjerat pemerintahan Trump sedang memuncak.

“Bukanlah suatu kebetulan jika penentuan waktu serangan terhadap Iran tersebut mungkin dipengaruhi oleh situasi di dalam negeri.”

Greenstock mengatakan bahwa Kesepakatan Makkah, yang baru-baru ini ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, merupakan reaksi atas memudarnya kepercayaan terhadap kekuatan AS.

“Kesepakatan Makkah merupakan pernyataan yang sangat jelas mengenai keinginan untuk mencapai kemandirian. Namun kesepakatan tersebut tidak mencakup seluruh aspek kemandirian. Masih banyak yang harus dilakukan, dan langkah-langkah lebih lanjut pasti akan diambil.”

Greenstock menyebutkan ada dua alasan mendasar di balik hilangnya kepercayaan terhadap AS di Timur Tengah.

“Pertama, keunggulan kekuatan keras (hard power) Amerika Serikat jelas tidak akan berujung pada reformasi politik Timur Tengah sebagaimana yang diinginkan oleh negara-negara Arab, atau bahkan seperti bentuk kompromi dan kesepakatan yang bisa mereka terima. Jadi, kekuatan keras Amerika tidak memberikan hasil seperti yang diklaimnya mampu dicapai.

“Pada saat yang sama, Amerika secara terang-terangan—baik dalam retorika maupun tindakan nyata—lebih mengutamakan kepentingan ‘Make America Great Again’ miliknya sendiri dibandingkan kepentingan sekutu ataupun kompromi terkait kepentingan tersebut.

“Dengan demikian, baik nada maupun substansi nyata dari sikap Amerika di mata sekutu-sekutu Arabnya telah melemah akibat perkembangan situasi yang teejadi.”

Greenstock mengatakan bahwa saat ini kita berada di era yang berbeda.

“Kita telah memasuki era di mana prinsip-prinsip moral dalam kebijakan luar negeri perlahan-lahan mulai tergeser. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah norma dan ketentuan dalam Piagam PBB serta berbagai konvensi di bawah naungan organisasi-organisasi PBB. Kita kini beralih pada upaya mengejar kepentingan nasional yang dilakukan secara jauh lebih terencana dan, sampai batas tertentu, bersifat destruktif.

“Situasi ini sangat berbeda dibandingkan saat saya mengakhiri masa tugas di pemerintahan pada tahun 2003. Dalam kurun waktu 23 tahun ini, dunia telah mengalami perubahan yang sangat mencolok, dan dampaknya terhadap politik kawasan paling terasa di Timur Tengah.

“Tidak ada seperangkat prinsip yang menjadi acuan bersama di Timur Tengah. Negara-negara Arab—yang merupakan kelompok penduduk terbesar di kawasan tersebut—belum bersatu untuk merumuskan semacam formula seperti yang pernah kami susun di Eropa melalui Komite untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE).” (ib)